Jatengtime.com-Jakarta-Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu, 20 April 2022 memberikan apresiasi sekaligus menginstruksikan Kejaksaan Agung ( Kejagung ) untuk mengusut tuntas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng.
Selain tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) atau minyak goreng, Jokowi juga menginstruksikan agar siapa saja pihak yang bermain ( mafia ) dalam kasus ini juga diusust tuntas agar masyarakat mengetahui yang sebenarnya terkait carut marut kasus minyak goreng.
“ Kemarin Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka urusan minyak goreng ini dan saya minta diusut tuntas. Sehingga, kita bisa tahu siapa ini yang bermain, bisa ngerti…” kata Jokowi.
Menurut Jokowi minyak goreng hingga kini masih menjadi masalah serius harga minyak goreng di pasaran masih tinggi, meski pemerintah telah memberikan subsidi bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat.
“ Kita ingin harganya yang lebih mendekati normal. Jadi, memang harganya tinggi karena apa…? Harga di luar harga internasional itu tinggi banget sehingga kecenderungan produsen itu pengennya ekspor memang harganya tinggi di luar…” terangnya.
Untuk mengurangi beban rakyat, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan ( Kemendag ) mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menurunkan harga minyak goreng di pasaran dengan menetapkan beberapa aturan antara lain :
– Mengambil kebijakan untuk menetapkan DMO ( Domestic Market Obligation ) dan DPO ( Domestic Price Obligation ) bagi perusahaan yang ingin melaksanakan ekspor CPO dan produk turunannya. Dalam pelaksanaannya perusahaan ekportir tidak memenuhi DPO namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah.
– Menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 11/2022 yang mencabut ketentuan HET Permendag No 06/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng dengan ketentuan : HET berlaku untuk minyak goreng curah adalah Rp 14.000 per liter atau Rp15.500 per kg. Sedangkan HET minyak goreng kemasan, baik kemasan sederhana maupun premium dilepas ke mekanisme pasar. Di pasaran masih ditemukan harga minyak goreng yang jauh lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Pemerintah.
Jokowi menduga, ada permainan mafia minyak goreng, dan ternyata benar.
“ Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen. Namun di pasar-pasar saya melihat minyak curah banyak yang dijual belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan. Ini artinya memang ada permainan…! ” tegas Jokowi.
Kejagung mengusut mafia minyak goreng ini yang kemudian menetapkan 4 tersangka. Para tersangka itu diduga melanggar :
– Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
– Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri ( Domestic Market Obligation ) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri ( Domestic Price Obligation ).
– Ketentuan Bab II Huruf A angka (1) huruf b, juncto Bab II huruf C angka 4 huruf c Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/1/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan Dan Pengaturan ekspor CPO, RDB Palm Olein dan UCO.
Para mafia minyak goreng ini disinyalir melakukan aksi kejahatan ekonomi dengan skema :
– Adanya permufakatan antara pemohon dan pemberi izin dalam proses penerbitan persetujuan ekspor.
– Dikeluarkannya persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya ditolak izinnya karena tidak memenuhi syarat yaitu :
– a. Mendistribusikan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan harga penjualan dalam negeri (DPO).
– b. Tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sebagaimana kewajiban yang ada dalam DMO ( 20% dari total ekspor ).
