Jatengtime.com-Jakarta-Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan akan menindak terhadap semua pihak yang terkait mafia minyak goreng termasuk pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) jika ada indikasi persekongkolan jahat.
Burhanuddin juga mengancam tidak akan menindak pelaku walaupun pejabat negara setingkat menteri, bahkan menteri.
“ Bagi kami siapapun, menteri pun, kalau cukup bukti, ada fakta akan kami lakukan tindakan tegas..” tegasnya.
Pria berkumis tebal ini menambahkan penyidik kejaksaan masih melakukan pengembangan terhadap penanganan perkara dugaan pemberian izin CPO untuk melakukan ekspor ke beberapa perusahaan oleh Kementerian Perdagangan.
“ Artinya siapa pun pelakunya, kalau cukup bukti kami akan lakukan tindakan…” imbuhnya.
Kejaksaan Agung berhasil membongkar praktik mafia minyak goreng dan menetapkan empat tersangka yaitu :
– Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.
– Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor.
– Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, Stanley MA.
– General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas, Picare Tagore Sitanggang.
Ulah mafia minyak goreng yang meresahkan masyarakat mulai diindus Kejaksaan Agung sejak Januari 2021 hingga Maret 2022.
Kelangkaan dan harga melambung minyak goreng ini disiasati Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan dengan mengambil kebijakan Domestic Market Obligation ( DMO ) dan Domestic Price Obligation ( DPO ) agar perusahaan yang mengekspor minyak dapat diregulasikan.
Pemerintah juga menerbitkan Harga Eceran Tertinggi (HET) terhadap penjualan minyak goreng di masyarakat.
“ Namun ternyata pelaksanaannya, perusahaan eksportir tidak memenuhi DPO. Ada oknum tetap memberikan persetujuan ekspor…” kata Burhanuddin.
