SURPLUS anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Semarang tidak diimbangi dengan pemerataan di sektor pembangunannya. Sehingga kemajuan pembangunan hanya terkonsentrasi di pusat kota, tidak menjelajah ke seluruh pelosok Semarang.
Mestinya pembangunan mall ataupun hotel bisa diarahkan di barat, utara, dan timur Semarang supaya lingkungan di sekitar ikut merasakan kemajuan perekonomian Semarang.
Berdasarkan neraca, terjadi surplus anggaran pendapatan dan belanja daerah pemkot Semarang tahun 2011, namun terjadi kekurangan dalam kas keuangan atau defisit anggaran Rp 307.520.337.035. Dari total berbagai pendapatan daerah
Rp 1.713.581.234.000. sedangkan anggaran belanja daerah sebesar Rp 2.021.101.571.036.
Sementara itu pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan pembiayaan yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SLPA) Rp 207.004.554.400 serta hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 103.455.782.636. Jumlah penerimaan pembiayaan tersebut Rp 310.420.337.036.
Pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal Bank Pasar
Rp. 1.000.000.000, Perusda percetakan Rp. 1.900.000.000 maka jumlah pengeluaran pembiayaan Rp2.900.000.000. Sehingga terjadi pembayaran netto Rp. 307.520.337.036 sebagai surplus pembiayaan dalam nilai yang sama. Bahkan dalam tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Semarang tahun berjalan 2012 mengalami surplus Rp 9.863.284.000 dan estimasinya akan terus bertambah.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Ir Wachid Nurmiyanto.IR, menanggapi estimasi surplus anggaran 2012 yang bakal terus meningkat.
“Kendati anggaran itu belum dinikmati secara merata manfaat penggunaannya bagi kemajuan masyarakat pinggiran Semarang yang justru tingkat kemiskinannya meningkat,” katanya kepada Jatengtime.com, Senin (10/9).
Secara makro, dia melihat posisi perekonomian kota Semarang pertumbuhan pertahunnya meningkat inflasinya cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Semarang bagus karena positif semua. Tapi sayang di sisi lain kemiskinannya meningkat, sehingga sukar bisa diyakini sebagai sesuatu keberhasilan, melainkan hanya legal formal saja. Persoalannya ini ada pertumbuhan, apakah pertumbuhan itu merata di seluruh Kota Semarang atau hanya di pojok tertentu saja.
Persebaran pertumbuhan di tiap wilayah itu tidak sama. Pengelolaan terhadap kebijakan fiskalnya juga tidak dilakukan dengan baik. Pada saat membelanjakan anggaran yang lainnya diarahkan benar-benar untuk menyukseskan perekonomian. Tetapi kenyataannya anggaran lebih banyak digunakan di tengah kota tidak ke seluruh pinggiran Semarang. Mungkin saja akan terjadi perubahan yang bagus dengan syarat anggaran dialokasikan betul-betul sesuai dengan APBD.
“Pemerintah kota harus segera membuat perdagangan dan perekonomian yang memajukan kesejahteraan rakyat. Investor harus diyakinkan untuk mau membangun kegiatan bisnisnya di pinggiran Semarang. Penanam modal diyakinkan untuk mau membangun pusat perdagangan atau mall atau hotel seperti di Ngaliyan, pantai di daerah Mangkang ataupun di daerah pinggiran Semarang lainnya. Tentu saja dengan tujuan memajukan perekonomian rak yat dalam rangkan menurunkan angka kemiskinan,” tandas Wahid dari Fraksi PAN tersebut.*
Editor : Herry Febriyanto
