Jatengtime.com-Jakarta-Tiga kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo terlebih cekcok dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat terbatas bersama Jokowi via online.
Penyebabnya adalah terkait Bantuan Sosial (bansos) di DKI Jakarta pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kesepakatan awal pembagian data penerima bansos antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat. Pemprov awalnya menyanggupi penyaluran bansos untuk 1,1 juta KK setiap bulan.
Namun, belakangan data penyaluran penerima bansos untuk 1,1 juta KK setiap bulan yang disanggupi pemrov DKI menjadi persoalan karena DKI diklaim para menteri, sudah angkat tangan karena kehabisan dana.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy lantas mempertanyakan data penerima bansos DKI yang sebenarnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Pemprov DKI tadak lagi punya anggaran untuk memberikan bansos kepada warganya.
Data yang disampaikan Anies sudah berbeda, selisih 1 juta warga.
Berawal dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat melakukan konferensi video bersama Wapres Ma’ruf Amin pada 2 April 2020 mengatakan, sekitar 3,7 juta warga miskin dan rentan miskin yang terdampak Covid-19 perlu menerima bantuan dari pemerintah.
Kata Anies, dari 3,7 juta warga, 1,1 juta di antaranya merupakan warga miskin yang rutin mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI. Sementara sisanya, 2,6 juta warga, termasuk kategori rentan miskin karena kehilangan pendapatan akibat pandemi Covid-19.
Anies juga menyatakan bahwa Pemprov DKI masih mengumpulkan data 2,6 juta warga tersebut.
“ Mereka selama ini ada pendapatan, tapi begitu ekonomi mengalami kontraksi, mereka langsung kehilangan pendapatan. Ini sedang dikumpulkan datanya untuk dapat bantuan dari pemerintah (pusat)…” ujar Anies.
Wapres Ma’ruf Amin Ma’ruf lantas menanyakan jumlah pasti warga yang perlu dibantu oleh pemerintah pusat.
“ Jumlahnya berapa…? yang pusat ikut partisipasi (untuk memberi bantuan)…? “ tanya Ma’ruf.
Anies menjawab, targetnya (?) ada 2,6 juta warga rentan miskin yang perlu dibantu pemerintah pusat. Rencananya, bantuan tersebut diberikan selama dua bulan, yaitu bulan April-Mei 2020.
“ Jadi nilai tepatnya, jumlah orangnya targetnya 2,6 juta…” jawab Anies.
Dari 3,7 juta warga tersebut, 1,1 juta warga di antaranya versi Anies, berarti akan mendapat bantuan sosial dari Pemprov DKI, sedangkan 2,6 juta warga akan menerima bansos dari pemerintah pusat.
Sedangkan Pada hari yang sama, saat rapat terbatas melalui konferensi video, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas melalui konferensi video menyatakan sekitar 3,6 juta orang di Jakarta yang perekonomiannya terdampak Covid-19.
Mereka akan mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
“ Saya kira kemarin Gubernur DKI juga sudah menyampaikan 3,6 juta perlu dimasukkan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan Provinsi DKI 1,1 juta. Artinya, tinggal 2,5 juta yang perlu kita eksekusi di lapangan…” kata Jokowi.
Data Anies yang dilaporkan kepada wapres KH.Ma’ruf Amin 3,7 juta warga, sedangkan data Jokowi dari laporan Anies 3,6 juta
Anies berjanji, warga DKI dapat bantuan sembako tiap pekan
Tanggal 9 April 2020, satu hari sebelum diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB), Anies berjanji mulai membagikan bansos berbentuk sembako kepada 1,2 juta kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan tersebut setiap pekan pada 9 April 2020, satu hari sebelum diterapkannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Jakarta.
“ Nantinya akan ada 1,25 juta keluarga di Jakarta yang akan mendapatkan bantuan secara rutin diberikan tiap minggu dalam bentuk kebutuhan pokok…” janji Anies.
Pernyataan Anies ini berbeda dengan data semula 3,7 juta warga yang perlu mendapatkan bantuan dan Anies tidak menjelaskan perbedaan data 3,7 juta warga dengan 1,25 juta KK tersebut.
Sementara itu, Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI, Catur Laswanto dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta berujar, target penerima bansos tahap pertama sebanyak 1.194.633 KK.
Angka tersebut katanya didapat setelah Pemprov DKI memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) seperti pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), dan lainnya, dengan data penerima bantuan Pemprov DKI.
“ Data ini di-matching-kan oleh Dinas Kependudukan, jangan sampai ada data yang tumpang tindih. Dari data yang sudah dilakukan pemadanan, ditemukan 1.194.633 KK, itu dijadikan basis penyaluran bansos tahap pertama…” kata Catur dalam rapat virtual bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta, kemarin.
Ternyata yang terjadi tidak seperti yang dijanjikan Anies, warga baru satu kali menerima bantuan dari Pemprov DKI selama PSBB pada 9-25 April 2020 berisi :
– 5 kilogram beras.
– 2 kaleng kecil sarden.
– 0,9 liter minyak goreng.
– 2 bungkus biskuit.
– 2 masker kain.
– 2 sabun mandi.
Jika ditotal nilainya setara Rp 149.500.
Anies Jum’at (1/5/2020) mengklaim pembagian bansos tahap pertama sebagian besar tepat sasaran. Dari target 1,2 juta KK penerima bansos, 98,4 persen di antaranya tepat sasaran.
“ Ada 1,6 persen dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak, lalu dikembalikan. Ada yang salah alamat, orang mampu, sudah meninggal. Itu semua menjadi bahan koreksi dalam distribusi berikutnya…” kata Anies.
Namun ternyata klaim Anies tersebut berbeda dengan data distribusi bansos di situs web corona.jakarta.go.id pada 9-25 April 2020 terrcatat 1.049.317 KK yang telah menerima bantuan tahap pertama.
Persentasenya tercatat 87,4 persen dari target 1,2 juta KK penerima. Atau 87,8 persen bila target penerima sebanyak 1.194.633 KK.
Klaim Anies Baswedan dari target 1,2 juta KK penerima bansos, 98,4 persen tepat sasaran.
Dari situs web corona.jakarta.go.id target 1,2 juta KK penerima bansos 87,4 persen, atau 87,8 persen jika target penerima sebanyak 1.194.633 KK.
Bansos dari pemerintah pusat
Pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos), sejak 20 April 2020, mulai mendistribusikan bansos yang diberi nama Bantuan Presiden (BanPres) kepada warga di Jakarta yang akan diberikan selama tiga bulan.
Catur Laswanto mengatakan Kemensos memberikan bantuan kepada 947.126 KK di Ibu Kota. Hingga Selasa (5/5/2020), banpres bulan pertama telah didistribusikan kepada hampir 86 persen KK penerima.
Karena adanya bansos dari pemerintah pusat (Banpres), Pemprov DKI memutuskan “ menunda “ pemberian bansos tahap kedua.
Anies, Sabtu (2/5/2020) juga berujar Program yang dilakukan Kemensos diberikan tiap dua minggu.
“Program yang dilakukan Kemensos saat ini itu diberikan tiap dua minggu. Ini sekarang sedang berjalan, itu dikelola oleh Kemensos…” ujarnya.
Sementara itu kata Anies, bantuan yang diberikan oleh Pemprov DKI pada tahap pertama untuk mengisi kekosongan sebelum adanya bantuan dari Kemensos, lantaran PSBB di DKI Jakarta sudah dimulai sejak 10 April 2020 tetapi belum ada bantuan dari pemerintah pusat.
“ Yang dikelola oleh DKI, kita lakukan sebelum pempus mulai tanggal 20 (April). Di situ PSBB sudah mulai lebih awal, ada masa kosong di situ. PSBB-nya sudah mulai, sementara bantuan dari pusat baru mulai tanggal 20. Di situlah kenapa kemudian DKI memberikan bantuan untuk mengisi kekosongan waktu itu…” kata Anies.
Anies juga beruja penerima bansos tahap kedua dari Pemprov DKI akan jauh lebih banyak. Catur juga menyatakan, penerima bansos tahap kedua rencananya bertambah menjadi 2 juta KK.
Menurut duet Anies-Catur, penerima bansos bertambah karena banyaknya warga yang terdampak Covid-19 yang sebelumnya tidak termasuk warga penerima bantuan dari Pemprov DKI.
Tambahan data penerima bansos ini menurut mereka berasal dari usulan RT/RW yang mengusulkan warganya yang kehilangan penghasilan akibat Covid-19 untuk mendapatkan bansos dan usulan ini dihimpun Biro Pemerintahan DKI Jakarta.
Selain itu, Pemprov DKI juga mendata warga yang kehilangan pendapatan akibat Covid-19, seperti nelayan, pengemudi ojek, hingga pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Meski demikian, Catur menyatakan data (baru) 2 juta KK penerima bansos tahap kedua tersebut masih belum final. Pemprov DKI berdalih masih melakukan sinkronisasi data agar tidak tumpang tindih. Masih jua ditambah data pengurus rumah ibadah dan warga ber-KTP non-DKI Jakarta.
Data (baru) 2 juta KK penerima bansos tersebut juga diusulkan kepada Kemensos untuk mendapatkan bantuan presiden dari pemerintah pusat.
Menteri PMK Muhadjir: Data penerima dari DKI sama
Menko PMK Muhadjir Effendy membeberkan data penerima bansos di Jakarta tumpang tindih dan tidak sesuai kesepakatan awal.
Berdasarkan kesepakatan awal dalam rapat kabinet terbatas, Kemensos dan Pemprov DKI memiliki target masing-masing penerima bansos.Pemprov DKI akan mengurus bansos bagi 1,1 juta warga di wilayahnya, sedangkan 2,5 juta orang sisanya akan mendapatkan bansos dari Kemensos.
Kemensos telah mengecek 2,5 juta orang miskin di DKI Jakarta, setelah proses verifikasi, mereka terdiri dari 1,3 juta KK.
Namun, kenyataannya, penerima bansos dari Pemprov DKI sama dengan penerima bansos dari Kemensos. Akibatnya, ada KK yang mendapatkan bansos dobel, dan ada yang tidak menerima bansos sama sekali.
Muhadjir menegaskan keberatan dengan ucapan Anies yang menyatakan bansos tahap pertama dari Pemprov DKI untuk mengisi kekosongan bansos dari pemerintah pusat.
“ Makanya, kemarin saya ingatkan Pak Gubernur. Pak Gubernur…kan itu ada kesepakatan di rapat kabinet tidak begitu (bukannya mengisi kekosongan), DKI sanggup (memberikan bansos ke) 1,1 juta, kami siapkan yang 2,5 juta. Jadi jangan diubah itu, Kalau diubah, jadi kacau di lapangan….” tegas Muhadjir.
Menkeu Sri Mulyani : DKI tidak lagi punya anggaran
Pada hari yang sama, Menkeu Sri Mulyani penjelasan kepada Komisi XI DPR RI mengungkapkan bahwa Anies mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya. Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
“ Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat. Sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat…” terang Sri Mulyani.
Oleh karena itu, pemerintah pusat akirnya harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.
