Jatengtime.com-Jakarta- Presiden Jokowi didampingi wakil presiden KH. Ma’ruf Amin, Kamis (24/10/2019) memimpin rapat kabinet pertama sejak dilantik beberapa hari lalu. Dalam rapat tersebut Jokowi memberikan arahan dan penegasan kepada seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju.
Salah satu penegasan yang disampaikan Jokowi adalah memberika Hak Veto kepada Menteri Koordinator (Menko) yang bisa digunakan untuk “ membatalkan kebijakan menteri di bawah Menko yang dianggap bertentangan dengan kebijakan lain “.
Jokowi juga menegaskan bahwa “ Tidak ada visi misi menteri, yang ada hanya visi misi Presiden “.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Hak Veto bisa digunakan apabila menteri membuat kebijakan yang tidak sejalan dengan visi Presiden.
“ Kata presiden, Menko itu bisa memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan dengan kebijakan-kebijakan menteri lain…” jelasnya.
“ Kalau dulu ada ego sektoral, para menteri di bawah Menko kalau diundang hanya mengutus eselon I, eselon II. Sehingga ketika itu harus dilaksanakan menterinya merasa tidak hadir. Nah sekarang Presiden mengatakan Menko boleh memveto kebijakan menteri yang ada di bawahnya kalau ia bertindak sendiri…” tegasnya.
Mahfud menambahkan, Menko bisa langsung mengeluarkan veto tanpa menunggu laporan ke presiden apabila keadaan sangat mendesak.
Pada kondisi tertentu, Menko bisa melaporkan terlebih dahulu kepada presiden sebelum mengambil veto.
“ Ya bisa lapor dulu, bisa tidak (kepada presiden). Kalau sudah gamblang masa apa-apa mau lapor. Kalau masih complicated apakah ini bertentangan satu sama lain, apa ini tidak sesuai dengan kebijakan Presiden ya kita bicara dulu. Pak presiden mengatakan HP saya 24 jam untuk menteri yang mau melapor. Tengah malam juga boleh…” imbuh Mahfud.
