Jatengtime.com-Jakarta-Buntut suksesnya KPK memporak-porandakan koruptor hingga ada ancaman segelintir anggota DPR-RI ( http://www.jatengtime.com/2017/06/21/pansus-hak-angket-ancam-bekukan-anggaran-kpk-dan-polri-rakyat-siap-iuran.html ) akan memboikot anggaran untuk KPK dan Polri dianggapi dingin Pemerintah.
Tanggapan dingin Pemerintah melalui Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Kamis, 22 Juni 2017 dengan menyatakan bahwa ( ancaman ) tersebut tidak akan berdampak sama sekali.
“ Ya..( ancaman DPR ) enggak berdampaklah. Kan Penyusunan anggaran 2017 sudah selesai, yang tahun 2018 belum dibahas. Saya malah jadi enggak tahu apa yang mau dibekukan. Dan nota keuangan juga belum disampaikan ke Presiden Joko Widodo…” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani tidak akan mundur atas ancaman DPR yang di indikasikan oleh banyak pihak hanya untuk melemahkan kinerja KPK dan Polri dalam mengusut kasus korupsi e-KTP tersebut.
Menkeu beranggapan selain anggaran tahun 2017 sudah berjalan serta anggaran tahun 2018 belum dibahas, sehingga tidak ada alasan KPK dan Polri untuk khawatir atas ancaman segelintir oknum DPR.
“ Tetap saja jalan….enggak ada alasan…” imbuh Sri Mulyani tegas.
