Jatengtime.com-Jakarta-Sepak terjang KPK dengan senjata andalan OTT makin dinilai oknum yang sedang bermain korupsi meradang.
Aneka akal bulus untuk melemahkan bahkan mematikan KPK makin menjadi-jadi, bahkan Polri ikut terseret arus politik busuk mereka yang ketar-ketir korupsinya terbongkar gara-gara Polri enggan diajak kerja sama dengan DPR untuk memanggil paksa Miryam S Haryani, tersangka memberikan keterangan palsu terkait dugaan Korupsi e-KTP, pada rapat Pansus.
Sikap tegas KPK dan Polri membuat Pansus Hak Angket KPK meradang dan mengancam akan membekukan anggaran untuk KPK dan Polri di tahun 2018.
Ancaman tersebut disampaikan Mukhamad Misbakhun salah satu anggota Pansus angket KPK, Selasa ( (20/6/2017) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Mukhamad Misbakhun ( Politisi dari partai Golkar ) mengusulkan agar Badan Anggaran (Banggar) DPR tidak membahas anggaran untuk lembaga Polri dan KPK dalam pembahasan RAPBN 2018 karena KPK dan Polri tidak menjalankan amanat UU MD3 untuk menghadirkan Miryam ke rapat Pansus angket.
“ Tidak… Kita tidak memotong anggaran apa pun. Pembahasan anggaran 2018 untuk KPK dan Polri tidak akan dibahas…” kata Misbakhun yang berarti KPK dan Polri tidak punya anggaran untuk bekerja.
Namun ketika di desak wartawan apakah ini sebagai sebuah ancaman, Misbakhun buru-buru mengelak. Dia menyatakan bahwa KPK dan Polri sama-sama saling membutuhkan DPR, pihaknya ( pansus ) hanya menggunakan kewenangan DPR.
“ Enggak…Kita enggak mengancam… Kita hanya menggunakan kewenangan kita. Lah kan DPR-nya enggak dihormati ( KPK dan Polri tidak meu mendatangkan Miryan ). Mereka berbicara apa…? Ketika butuh sama DPR, mereka mengiba-iba sama DPR. Ketika DPR membutuhkan sesuatu pada mereka apa yang mereka berikan…? Kita bernegara itu ya saling menghormati…” ungkapnya.
Ancaman yang bernada ” ada sesuatu yang di sembunyikan dalam kasus e-KTP ” ini langsung ditanggapi wakil ketua KPK Alexander Marwata, Selasa (20/6/2017) dengan menyatakan bahwa ancaman tersebut justru menjadi bumerang bagi DPR. Bukan tidak mungkin justru rakyat Indonesia akan bereaksi atas boikot ini dan kalau benar terjadi KPK dan Polri tidak mendapat anggaran rakyat akan patungan membiayai KPK dan Polri.
“ Biar nanti rakyat yang menggugat wakilnya ( DPR ) kalau mereka menolak membahas anggaran KPK dan Polri…” ujar Alex.
“ Mungkin rakyat Indonesia nanti akan gotong royong patungan untuk membiayai operasional KPK dan Polri. Kan dulu rakyat iuran untuk membangun gedung KPK…” imbuh Alex.
