Jt.Com-Demak-Setelah menuai kritik yang cukup lama dan alot dari berbagai eleman masyarakat mulai anggota DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama , MUI dan aktifis terkait merebaknya ratusan warung liar yang menempati tanah yang bukan haknya berupa tanah Perhubungan, Depag dan Pengairan, akirnya Forum Kordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Demak Senin (5/9/2016) sepakat melakukan penertiban dan pembongkaran paksa.
Dengan terlebih dahulu FORKOPIMDA Demak menggunakan mekanisme kooperatif, melayangkan surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada seluruh pemilik warung liar yang menyalahi aturan menempati tempat usaha di tanah negara serta santer di sinyalir beberapa warung liar tersebut di salah gunakan sebagai tempat porstitusi terselubung, langkah pembongkaran terpaksa dilakukan.
Ratusan personil Yustisi gabungan dari Demak dan Provinsi Jateng yaitu Satpol PP, Linmas, Polres, Kodim, PLN, PN, Kejaksaan, Perhubungan DPUPPE, Dishub dan Bina Marga Propinsi bersama sama melakukan pembongkaran paksa yang ternyata sudah banyak di bongkar sendiri oleh pemiliknya. Hanya beberapa bangunan yang masih berdiri utuh. Semua di bongkar demi ketertiban.
Sebuah Ekskavator milik DPUPPE Demak langsung di kawal Plt Kadin Drs Doso Purnomo untuk mengarahkan teknis pembongkaran. Ekskavator yang awalnya bekerja di atas sebuah truk trailer dengan pertimbangan “sabuk kontinu” yang terbuat dari baja (roda rantai) kawatir akan menggores aspal jalan, namun karena ketika ekskavator bekerja truk trailer bergoyang, maka Doso Purnomo menyarankan ekskavator dengan sangat terpaksa bekerja di jalan raya.
Komandan SatPolPP Yulianto di lokasi pembongkaran menyatakan operasi Yustisi ini dilakukan untuk menertibkan warung liar yang menempati tanah negara.
“kami sudah layangkan surat peringatan kepada semua pedagang bahwa usahanya melanggar peraturan. Terpaksa semua warung kecuali yang menempati lahan pribadi semua di bongkar…” ujar Yulianto.
Operasi Yustisi yang sempat membuat tersendat arus Pantura ini dinilai sukses dan kondusif walaupun sempat terjadi protes dari beberapa pemilik warung yang menginginkan semua warung yang menempati tanah negara milik siapa saja termasuk warung makan milik Bupati Demak, Natsir harus di bongkar. Tidak boleh tebang pilih.
Protes wajar dari beberapa pemilk warung agar petugas Yustisi tidak tebang pilih segera dapat diredam dengan langkah proaktif Wakapolres Demak Kompol Sulasno dan Kabagops Sutomo sehingga tidak terjadi keributan.
