Jakarta-Efek pemanggilan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras berbuntut panjang.
Pemanggilan yang jauh hari sudah sarat kepentingan hingga muncul fitnah serta sumpah serapah yang di tujukan kepada Ahok berputar terbalik.
Berawal dari sindiran Ahok dengan kalimat titip salam seakan menjadi tonggak sejarah hukum di Indonesia siapa saja dan lembaga apa saja bisa saja salah, dan semua sama di mata hukum.
Hal ini terungkap ketika Ahok keluar dari gedung KPK setelah di cerca pertanyaan oleh penyidik kemudian gantian di cerca pertanyaan dari puluhan awak media yang sejak Rabu pagi (13/4/2016) menunggu Ahok jangan-jangan keluar sudah memakai rompi oranye..
12 jam di periksa KPK sedikit banyak membuat tenaga dan pikiran Ahok terkuras sementara di luar masih di hadang wartawan dengan pertanyaan yang bertubi-tubi sedikit memancing tentang Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
“Di tanya apa saja pak Ahok….berapa petugas yang meriksa bapak…?” teriak wartawan berebut bertanya pada Ahok.
Tak di duga, Ahok justru memjawab sangat lancar. Ahok mengatakan terdapat beberapa pertanyaan yang diajukan 4 penyidik KPK. Namun justru beberapa pertanyaan penyidik dianggap Ahok aneh. Ahok di tanya mengapa tidak dapat memperlambat penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan di zona sekitar Sumber Waras.
”Ini bukan bocorin BAP ya…pertanyaanya lucu banget. Petugas tanya kenapa bapak tidak perlambat NJOP…?Supaya bisa beli barang yang murah…? bagus toh pertanyaan itu…” kata Ahok.
“Kemudian saya jawab sederhana, Saya gak pernah kepikir masalah itu karena itu saya pikir itu adalah kejahatan. Tapi nggak apa. Sekarang aku turutin ide Anda ini, kepikir nggak Pemda malah lebih rugi…? Karena PBB semuanya turun, hanya untuk beli sumber waras...” imbuh Ahok.
Ahok juga menganggap pertanyaan dari penyidik KPK yang berasal dari BPKP seperti pertanyaan aktivis LSM. Pertanyaan itu adalah apakah Ahok tahu hak guna bangunan (HGB) Sumber Waras akan berakhir 2018.
“Saya jawab…oh gitu ya pak…? Republik kita kaya raya Pak kalau gitu. Karena hampir semua pabrik, sertifikatnya atas nama PT, termasuk perkebunan sawit, semua tambang, di Indonesia itu pakai HGB (hak guna bangunan) dan HGU (hak guna usaha), ada masa berakirnya. Kalau sudah berakir kita ambil balik dong… kaya kita Pak. Siapa yang ngajarin pertanyaan gitu pak…? UUnya bapak baca gak..?” jelas Ahok.
”Saya sampaikan argumentasi blak-blakan pada penyidik. Kalau “akan berakhir” pengertiannya, saya bilang…mari enggak usah beli tanah. Tunggu saja semua semua kantor, gedung, semua mal, semua pakai HGB dan HGU toh…? kalau selesai jadi punya kita gak..? Dari mana aturan itu...?” jawab Ahok tegas. (jt-jakarta)
