DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) akhirnya menyetujui usulan Pemerintah mengenai subsidi listrik tahun berjalan 2013 sebesar Rp 78,63 triliun, dengan penyesuaian Tarif Tenaga Listrik (TTL) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan rasio elektrifikasi.
Hal ini menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Subsidi Listrik dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2013, antara Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM di Jakarta, Senin (17/9).
Dalam rapat kerja yang dihadiri oleh 28 anggota Komisi VII DPR tersebut, Pemerintah diwakili oleh Menteri ESDM Jero Wacik, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini, Dirjen Ketenagalistrikan Jarman, dan Dirut PLN Nur Pamudji.
Pemerintah bersama DPR juga menyepakati bahwa penyesuaian yang akan dilakukan tidak akan membebani rakyat kecil, yakni para pelanggan listrik 450 VA dan 900 VA. Pemerintah mengusulkan beberapa opsi mekanisme penyesuaian TTL tahun depan, yakni naik 15% secara langsung, bertahap per triwulan 4,3%, atau naik per bulan 1,6%.
Dalam rapat tersebut, DPR juga meminta dilakukan rapat dengan Kementerian ESDM terkait agenda alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri, antara lain untuk pembangkit listrik, konversi BBM ke BBG, dan lifting minyak, selambat-lambatnya sebelum APBN 2013.
Dalam rapat kerja sebelumnya, 10 September 2012, DPR telah disetujui usulan Pemerintah mengenai asumsi dasar subsidi listrik 2013, yang meliputi pertumbuhan penjualan listrik 9%, volume penjualan listrik 182,28 TWh, biasa susut jaringan (losses) 8,5%, BPP tenaga listrik Rp 212,07 triliun, harga per kWh Rp 1.163, dan margin usaha 7%.8.*
Sumber : Humas ESDM
Editor : Herry Febriyanto
