Jatengtime.com-Jakarta- OTT KPK yang menyasar BUMN PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Jum’at (22/3/2019) ternyata meninggalkan catatan penting, diduga menerima suap dari pihak swasta untuk pengadaan barang dan jasa anggaran 2019. Padahal gaji yang diterima tersangka Rp 226,4 juta per bulan.
OTT di hari Jum’at tersebut adalah Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Wisnu Kuncoro, dan telah resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
Berdasarkan laporan tahunan emiten PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berkode KRAS, untuk kinerja tahun 2017 yang disampaikan pada 2018 lalu, total remunerasi untuk 6 orang direksi dalam setahun, mencapai Rp 16,3 miliar, dengan asumsi :
-Total gaji seluruh direksi dalam setahun adalah Rp 11,4 miliar.
-Tiap direksi mendapatkan tunjangan Rp 2,4 miliar.
-Tiap direksi berhak mendapatkan asuransi purna jabatan Rp 2,5 miliar.
Perhitungan rata-rata penghasilan yang diterima setiap direksi PT Krakatau Steel (Persero) sebesar Rp 2,7 miliar per tahun atau Rp 226,4 juta per bulan.
Dengan gaji yang diterima sebesar itu namun Wisnu Kuncoro masih melakukan tindakan yang merugikan uang negara, menurut Pakar Manajemen dan juga Guru Besar Universitas Indonesia, Rhenald Kasali, Minggu (24/3/2019) mengatakan korupsi yang dilakukan sebagai seorang direksi BUMN dengan gaji ratusan juta per bulan harusnya sudah terpenuhi dengan baik.
“ Korupsi bila dilakukan kalangan eksekutif itu bukan karena kebutuhan, sebab kebutuhan mereka sudah terpenuhi dengan baik. Itu lebih karena faktor greedy ( rakus )…” kata Rhenald.
“ Korupsi itu ada dua macam. Korupsi by need seperti di kalangan rakyat bawah, misalnya tukang parkir, dia dapat berapa…setor cuma 50 persen. Korupsi greedy, kalangan ini yang dibidik KPK, karena mereka sudah mendapatkan jabatan dan gaji tapi masih rakus…” imbuhnya.
Rhenald menyebutkan beberapa faktor penyebab yang membuat para pejabat negara atau perusahaan negara menerima suap. Pertama pejabat negara/ direksi tersebut tergoda oleh rayuan vendor atau pihak swasta yang mengiming-imingi sesuatu. Kedua, mereka tanpa sadar “ dipelihara “ oleh bawahan/ anak buah yang bermain.
Rhenald yang juga menjabat Komisaris Utama PT Angkasa Pura II (Persero) menegaskan bersyukur ada KPK.
Menurutnya ada hal-hal yang tidak bisa terlihat oleh komisaris dan pengawas lainnya kepada direksi, tapi KPK bisa mendeteksi.
” BUMN justru berterima kasih dengan adanya KPK. BUMN adalah badan besar, asetnya besar, investasi besar, penjualan besar, dan banyak orang punya kepentingan BUMN, ada hal hal yang tidak bisa dilihat, tapi KPK bisa detek…” ungkapnya.
