Jakarta-Ambisi Gubernur DKI Basuki T Purnama membongkar sarang maksiat lokalisasi Kalijodo, Jakarta Utara didukung penuh Kodam Jaya dan Kapolda Metro Jaya dan banyak pihak terkait.
Bahkan Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan memberikan restu total kepada Ahok.
“Kalau Pemda membutuhkan TNI dan Polri kita siapkan karena dibalik persoalan prostitusi yang ditertibkan, ada juga sarang segala bentuk kejahatan, ada juga narkoba…” kata Luhut.
Secara teknis tugas dan fungsi aparat nanti disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. TNI hanya sebagai back up aparat Polri dan satpol PP yang akan melakukan penertiban Kalijodo.
Senada dengan Luhut, Pangdam Jaya Mayjen Teddy Lhaksmana dan Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian juga menyatakan kesiapan untuk membantu proses pembongkaran lokalisasi Kalijodo. Aparat kepolisian sudah mengindentifikasi lokasi para preman di kawasan tersebut.
“kita punya 15 ribu pasukan. Tinggal berapa yang dibutuhkan Gubernur, kita sesuaikan dengan kebutuhan di lapangan…” ungkap Kapendam Jaya Kolonel Inf Heri Prakosa kepada media, Jumat malam (12/2/2016).
Namun demikian menurut Heri, teknis pengerahan pasukan penanganan Kalijodo tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Berbeda dengan penanganan bencana darurat, pembongkaran lokalisasi memerlukan sejumlah langkah sebelum sampai pada eksekusi.
” Tugas operasi TNI selain perang memang membantu tugas pemda memberantas kejahatan. Namun tugas seperti penertiban Kalijodo itu kan tidak seperti tugas gawat darurat, misalnya terjadi bencana alam, kita langsung turun. Kalau ini harus pakai perencanaan…” ungkap Heri.
Diakui Heri selama ini pihak TNI belum pernah secara langsung turun ke wilayah Kalijodo. Namun bukan berarti Kodam Jaya tidak memiliki data-data terkait kehidupan lokalisasi hingga perjudian di sana, termasuk para premannya.
” Harus dipelajari dulu, taktis medannya seperti apa. Tokoh-tokohnya siapa saja, daerah rawannya di mana saja. Tentang ancaman preman, kita punya prinsip Negara nggak boleh kalah sama preman. Tentara gak boleh kalah sama preman…” imbuh Heri.
Kapolres Jakarta Utara Kombes Daniel Bolly Tifaona tak mau ketinggalan mendukung Ahok “Kami siap mem-back up penuh upaya dari Pemda DKI ini untuk kelancaran dalam penertiban Kalijodo. Kami sudah menyiapkan 250 personel untuk kegiatan operasi tersebut
Pemkot Jakarta Utara juga gak mau kalah, selain masalah bangunan liar, instalasi listrik dan air di kawasan Kalijodo juga diduga ilegal dan akan dicabut. (jt-jakarta)
