Jakarta – Damayanti Wisnu Putranti mengajukan diri sebagai justice collaborator dalam kasus suap pengajuan proyek jalan yang menjerat dirinya. Namun KPK belum menentukan sikap terkait mengajukan diri Damayanti.
Sekedar di ketahui Justice collaborator menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 adalah pelaku tindak pidana yang mengakui kejahatan yang dilakukannya namun bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati kepada media di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/1/2016) menyatakan “Pengajuan JC Damayanti memang benar sudah diterima KPK Jumat lalu, sampai sekarang masih dikaji dulu biro hukum dan tim penyidik KPK…”
“Justice collaborator memang dibenarkan dalam penanganan kasus hukum. Namun KPK belum menentukan sikap tentang pengajuan diri Damayanti tersebut sebagai justice collaborator….” imbuh Yayuk.
Senada dengan Yayuk, Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, di tempat yang sama.menambahkan “ Justice collaborator definisinya adalah orang yang turut juga melakukan tindak pidana kemudian atas inisiatif sendiri berniat mengungkapkan hal-hal yang berguna dalam penanganan perkara namun demikian akan ditelaah apa yang bisa dia kontribusikan untuk membongkar hal yang lebih besar. Sampai saat ini masih dibahas dan belum ada keputusan…”
Apabila Justice collaborator yang di ajukan Damayanti ini benar sesuai yang dia ketahui berdasarkan fakta hukum keterlibatan anggota DPR-RI yang lain, maka tidak menutup kemungkinan kasus ini menjadi kasus yang benar-benar mencoreng keparcayaan rakyat Indonesia. ( jt-jakarta )
