Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) memastikan akan menyelesaikan semua kasus pelanggaran HAM di masa lalu pada tahun 2016 ini.
Kepada awak media di istana negara, Jum’at ( 8/1/2016 ) Jokowi menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan tebang pilih siapa saja pelaku pelanggaran HAM termasuk kapan waktu terjadinya dugaan pelanggaran HAM di Indonesia.
“ Pokoknya tahun ini harus tuntas semua, siapa saja dan tahun berapa pelanggaran HAM di duga terjadi di Indonesia…” ungkap Jokowi.
Jokowi juga menjelaskan kenapa baru tahun ini upaya menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM, itu semua di karenakan tahun lalu Pemerintah lebih mengutamakan penguatan ekonami.
“ Tahun kemarin (2015) tantangan ekonomi kita kan berat…” kata Jokowi.
Ketika di singgung siapa saja yang berwenang menangani dugaan pelanggaran HAM, Jokowi menyatakan Kejaksaan Agung akan bekerja sama dengan BIN, POLRI dan juga di bantu dengan Lembaga-lembaga lain yang mempunyai kepentingan dalam masalah dugaan pelanggaran HAM.
Lebih lanjut data yang di peroleh pelanggaran HAM yang akan di usut meliputi Pelanggaran HAM tahun 1965, kasus Talangsari, Lampung 1998, Tragedi semanggi I dan II ( 1998-1999 ), Kerusuhan Mei 1998 dan juga Petrus ( Penembakan misterius tahun 1982-1985.
Seperti dikabarkan sebelumnya, Jokowi mengadakan rapat terbatas yang membahas tentang dugaan pelanggaran HAM yang menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengambil jalur Rekonsiliasi untuk dapat menyelesaikan kasus ini serta Pemerintah akan menyatakan Penyesalan apa bila nanti terbukti memang terjadi pelanggaran HAM di Indonesia.
