BIROKRASI seharusnya bisa mandiri dengan manajemen yang akuntabel dan transparan , jika ingin kuat dan kebijakan berjalan mulus tanpa terkendali pemimpin politik.
“Pemimpin bisa datang dan pergi, kebijakan pun bisa berubah, namun birokrasi mandiri memastikan terlaksananya pelayanan secara maksimal kepada masyarakat,” kata Wapres Boediono dihadapan peserta program pendidikan Lemhanas di Istana Wapres, Jakarta, Senin (24/9).
Menurutnya, jika sistem birokrasi di pusat dan di daerah bisa mandiri, maka ketika terjadi perubahan kalangan birokrat baik di pusat maupun di daerah tak perlu menunggu apa kebijakan baru karena sistemnya sudah berjalan dengan baik.
“Reformasi birokrasi bertujuan untuk membuat birokrasi menjadi mandiri, agar dapat menjaga kontinuitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut Boediono juga memaparkan perbandingan pengalaman Jerman dan Indonesia dalam menempuh proses demokratisasi. *
Sumber : Setkab/Setwapres
Editor : Herry Febriyanto
