Jatengtime.com-Jakarta-Senada dengan politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar membatalkan rencana PSBB Pembatasan Sosial Berskala Besar total.
Hal itu dikatakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Sabtu, 12 September 2020 menghentikan aktivitas masyarakat akan memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk.
Terlebih, sejak awal penerapan PSBB, Pemprov DKI tidak mampu memberikan solusi yang baik dan nyata dalam menghadapi pandemi Covid-19.
“ Kebijakan rencana PSBB total seperti awal tidak dikoordinasikan atau dikomunikasikan serta meminta masukan dari ke berbagai pihak, salah satunya ke para pemangku kepentingan…” kata Gembong.
Cara memutus mata rantai penyebaran Covid-19 menurut Gembong ditentukan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan di Jakarta yang dipimpin Pemprov DKI Jakarta bersama Gugus Tugas Covid-19 di seluruh lapisan.
“ Persoalannya, hal tersebut selama ini belum nampak nyata signifikan ditempuh Pemprov DKI Jakarta. Sehingga jika dikembalikan statusnya menjadi PSBB total, tak akan membuahkan kondisi yangg lebih baik. Bahkan malah sebaliknya, ada biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat…” ungkapnya.
Gembong mengingatkan bahwa dinamika perekonomian tidak saja ditentukan fundamental ekonomi, namun juga banyak disebabkan sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang.
Rencana PSBB total yang dirancang Anies untuk mengatasi pandemi Covid-19 justru memunculkan kontroversi dan spekulasi.
Anies dituntut sungguh-sungguh berpikir sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan negarawan. Kebijakan penerapan PSBB total di tengah situasi kebijakan terintegrasi antara pencegahan Covid-19 dan ekonomi terasa lebih mencerminkan sisi Anies sebagai politisi.
“ Tidak mengherankan bila kami mencurigai ada motif politik (terselubung) lain di balik kebijakan penerapan PSBB secara ketat…” ungkap Gembong.
