Jakarta-Nyayian Ratna Sarumpaet yang menuduh TNI, POLRI dan KPK sudah dibeli Ahok di tanggapi dingin dan sepakat di sebut hanya cari sensasi biar terkenal.
Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sabtu sore (13/3/2016) kepada awak media menilai fitnah yang bertujuan menaikan pamor Ratna Sarumpaet yang mengaku sebagai aktifis sosial ( baca jt 12/3/2016 ) sama sekali tidak berdasar dan hanya ingin namanya terkenal.
Priharsa Nugraha Bagian Humas KPK menanggapi sambil tersenyum, KPK tidak mau menanggapi tudingan Ratna yang tanpa ada bukti.
“KPK nggak perlu nanggapilah…silakan dia buktikan saja lewat jalur hukum, bukan jalur cari sensasi biar dia terkenal. Ini ranah penegakan hukum dan proses hukumnya sedang berjalan…” kata Priharsa.
Tak mau kalah dengan KPK, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Muhammad Iqbal justru balik tanya bernada santai.“KPK nggak perlu nanggapilah…silakan dia buktikan saja lewat jalur hukum, bukan jalur cari sensasi biar dia terkenal. Ini ranah penegakan hukum dan proses hukumnya sedang berjalan…” kata Priharsa.
“Masak dia ngomong gitu…? Saya enggak mau tanggapi, ngapain tanggapi. Ratna suruh laporkan aja kalau kami terbukti di beli Ahok….” seloroh Iqbal.
Pihak Kodam Jaya juga tak mau kalah atas tuduhan tanpa bukti Ratna. Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Infanteri Heri Prakosa justru dengan santainya malah balik bertanya tentang tuduhan Ratna itu.
“Ratna bilang belinya berapa…? Tanya dong sama Ratna TNI di beli Ahok berapa. Saya saja enggak tahu…suruh Ratna laporin kita ya….ujar Heri santai bersemangat.
Heri menegaskan, jika TNI dalam hal ini Kodam Jaya membantu Pemprov DKI Jakarta, itu sudah diatur dalam Undang-Undang TNI Nomor 34. “Kalaupun tentara itu membantu tugas pemerintah daerah, ada di Undang-Undang TNI Nomor 34, (itu tentang) membantu tugas pemerintah di daerah,” ujar Heri
“Tentara itu kan alat negara, dan dalam undang-undang jelas disebutkan fungsi TNI juga membantu masalah di luar keadaan perang. Termasuk apabila di mungkinkan ikut membantu pemerintah daerah di bidang sosial seperti bencana alam dan lain-lain. Gak mungkin tentara itu dibeli perorangan, partai politik, atau kelompok tertentu….” imbuh Heri.
Seperti di wartakan sebelumnya Ratna Sarumpaet yang mengaku dirinya aktifis sosial mengritisi tanpa dasar dan bukti bahwa Gubernur DKI Ahok telah membeli TNI, POLRI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).(jt-jakarta)
