Munculnya kasus-kasus penyelewengan pajak yang dilakukan oknum pegawai pajak, merupakan tantangan besar bagi institusi direktorat jenderal pajak Kementerian Keuangan. Program reformasi birokrasi terus didengungkan agar pegawai pajak memiliki integritas dan jiwa patriotik.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Dedi Rudaedi menyebutkan, jumlah pegawai pajak di Indonesia mencapai 32.000 orang. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibandingkan pegawai pajak di Jepang yang mencapai 56.000, pegawai pajak Indonesia harus berjiwa patriotik. Pihaknya berencana menerapkan semacam wajib militer kepada pegawai pajak.
Alasannya, seperti halnya militer yang memegang teguh pengabdian kepada negara, pegawai pajak pun harus memiliki semangat itu. “Salah satu akan kita lakukan. Orang pajak itu harus punya jiwa semangat militer karena kepentingan negara. Orang pajak harus seperti itu. Karena itu kepentingan dasar orang pajak miliki itu. Tidak salah kita lakukan itu,” ungkap Dedi di sela-sela seminar yang mengangkat tema mengenai transfer pricing dan kerjasama dengan badan pajak nasional jepang, di Jakarta, Selasa (19/6).
Dedi menegaskan, pegawai pajak harus memiliki jiwa nasionalis. Pendidikan militer, kedisiplinan, kekompakan, kedisiplinan penting dimiliki oleh abdi negara. Rencananya, program ini mulai diterapkan dalam waktu dekat.
“Pendidikan mulai tahun ini. Wajib militer 2 minggu. Mulai berlangsung asap. Fokusnya yang front liner. Kepada nilai pendisiplinan. Yang punya pendidikan itu,” jelasnya.***
