Jatengtime.com-Jakarta-Direktur Utama PT.Pertamina ( Persero ) Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI, Kamis (16/3/2023) mengatakan, walaupun terjadi insiden kebakaran, namun Depo BBM Plumpang akan tetap beroperasi karena memiliki peranan penting dalam menyimpan 15 persen stok bahan bakar minyak ( BBM ) nasional.
Oleh sebab itu, pembangunan Buffer Zone merupakan kebutuhanan yang sangat mendesak demi keamanan masyarakat dan operasional Depo Plumpang ke depannya.
Buffer Zone yang akan dibangun PT Pertamina di Depo BBM Plumpang dengan radius 50 meter dan diperkirakan bakal berdampak pada 1.225 bangunan.
“ Operasi di Plumpang akan terus berjalan sebab demikian strategisnya, maka yang paling urgent ( mendesak ) saat ini adalah membangun buffer zone di sekitar tembok Depo Plumpang. Ini kami sedang menghitung…” kata Nicke.
1.225 bangunan terdampak akibat pembuatan buffer zone di Depo Plumpang berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Sucofindo, 722 bangunan terdampak pembangunan buffer zone terminal BBM Plumpang, dan 533 bangunan terdampak buffer zone Elnusa.
Nicke mengungkapkan, sebetulnya pembangunan buffer zone sudah pernah direncanakan pasca kebakaran pada 2009,namun, rencana tersebut tak kunjung dilakukan.
“ Saat itu direncanakan membangun buffer zone 100 meter, namun mungkin dengan berbagai situasi, waktu itu tidak terjadi…” ungkapnya.
Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga sebelumnya Rabu (15/3/2023) mengatakan, pembangunan buffer zone di area Depo Plumpang bakal berdampak adanya warga yang harus direlokasi, oleh karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) DKI Jakarta.
“ Nah kalau buffer zone itu urusan Pemprov dong, bukan urusan Pertamina. Mana bisa kami yang memindahkan orang..? Enggak bisa. Itu tugas Pemprov untuk memindahkan orang…” kata Artya. ,” ujar Arya.
Kementerian BUMN Minta Pemprov DKI Relokasi Warga Pertamina sendiri memang berencana memindahkan salah satu fasilitasnya dari Depo Plumpang, yakni terminal BBM ritel ke Kali Baru, Jakarta Utara di lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
Namun, pembangunan dan pemindahan ke Kali Baru membutuhkan waktu setidaknya mencapai 3-4 tahun. Oleh sebab itu, pembangunan buffer zone tetap diperlukan segera mungkin.
Terlebih, fasilitas lain yang ada di area Depo Plumpang seperti terminal BBM untuk industri, LPG, hingga pelumas tidak akan dipindah. Maka artinya, Depo Plumpang tidak akan ditutup, namun pengamanannya yang ditingkatkan.
Sejarah berdirinya Depo Plumpang.
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengungkapkan kenapa Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara, bisa berdekatan dengan permukiman warga.
Nicke menjelaskan, pada tahun 1971, PT Pertamina membeli lahan seluas 1.534.510 meter persegi atau 153,45 hektar dari PT Mastraco senilai Rp 514 juta.
Oleh PT Pertamina, lahan ini kemudian dijadikan Integrated Terminal Jakarta, yang di dalamnya mencakup Depo Plumpang. Pertamina juga sudah mendapatkan surat keputusan pemberian hak dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 5 Juni 1976 untuk lahan tersebut dibangun instalasi minyak.
Kemudian sekitar 72 hektar dari lahan yang sudah dibeli tersebut dibangun untuk area operasional Pertamina, sementara sisanya sekitar 82 hektar untuk lahan bebas.
Pada tahun 1972 di lahan bebas tersebut tidak terdapat permukiman warga, namun kemudian mulai ada warga yang nekat membangun rumah lahan milik PT Pertamina tersebut dan semakin padat sejak tahun 1987.
“ Masyarakat mulai mendekat di akhir 1980-an dan sekarang menjadi padat, dan kondisi hari ini begitu padat sampai nempel di pembatas terminal Plumpang…” ungkap Nicke.
Nicke menuturkan, pada tahun 2017, Pertamina sudah melakukan inventaris dan menemukan ada 34.707 orang dengan 9.234 kepala keluarga (KK) yang tinggal di lahan tersebut.
Jumlah itu diperkirakan bertambah dengan kondisi penggunaan lahan tersebut pada saat ini terdiri dari seluas 71,9 hektar dikuasai oleh Pertamina, sementara 81,6 hektar dikuasai oleh penghuni tanpa hak ( PTH ).
Depo Plumpang tidak bisa ditutup, meski ada insiden kebakaran pada 3 Maret 2023 lalu yang berdampak ke masyarakat sekitar dikarenakan penutupan Depo justru berisiko :
– Menggangu pasokan BBM nasional karena Depo Plumpang menyuplai BBM di 19 kabupaten/ kota, atau menyimpan 15 persen stok BBM nasional.
– Depo Plumpang ini juga menyuplai BBM ke 790 SPBU, baik umum, nelayan, maupun Pertashop, serta menyuplai bahan bakar ke 304 industri.
