WAKIL Presiden Republik Indonesia Boediono mengemukakan bahwa naik turun, pasang surutnya suatu negara atau kerajaan selalu diikuti dengan naik turunnya, pasang surutnya keuangan negara.
Sebagai contoh pada jaman Romawi, puncaknya adalah pada saat bisa memupuk penerimaan atau income yang tinggi dan menggunakannya dengan baik, tetapi kemudian menyulut dan akhirnya runtuh karena keuangan negaranya bersama dengan keruntuhan politiknya
“Jadi, kalau saya mengatakan bahwa saudara-saudara sekalian pengelola keuangan negara dan yang mengelola dengan baik, saya akan beri nama saudara pantas diberi nama negarawan, tapi kalau tidak baik, apalagi menggerogoti keuangan negara, bukan negarawan,” kata Wakil Presiden Budiono ketika membuka Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2012 di Gedung Danapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/9).
Wakil Presiden Budiono memberi contoh bahwa dalam abad ke -18 terjadi dua revolusi besar, yaitu di Prancis tahun 1879 awalnya karena raja ingin menerapkan pajak yang tidak bisa diterima masyarakat, sebabnya ada yang mengatakan rajanya terlalu royal atau lainnya, sehingga menyebabkan kesulitan keuangan negara. Lalu, revolusi di Amerika Serikat awalnya karena pengenaan pajak pada ekspor. Demikian pula tahun 30-an Republik Jerman juga jatuh di tangan Hitler, karena masalah pengelolaan keuangan Negara yang amburadul.
“Kita semua mengingatkan bahwa keuangan negara kaitannya erat dengan nasib negara kapanpun” ujar Boediono.
Mengenai laporan keuangan dari semua instansi pusat maupun daerah, menurut Boediono, kemajuannya cukup berarti dan perlu dilanjutkan bahkan ditingkatkan, karena sasaran untuk tahun 2014 instansi pusat adalah 100 persen Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sementara saat ini baru tercapai 67 persen, sedangkan untuk daerah sasaran tahun 2014 bisa mencapai 60 persen.
“Masih banyak yang kita kejar, meskipun kemajuanya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya kemajuannya bagus ,” kata Wapres.
Dalam kesempatan itu Wakil Presiden Boediono mendukung apa yang dihimbau oleh Menteri Keuangan Agus Martowardoyo terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan anggaran. Salah satu yang menghambat adalah ketika sudah di DOP uang besarnya, tapi detailnya belum. Di DOP bulan Oktober, tapi ekornya masih berlanjut pada bulan-bulan setelah itu, bahkan masuk ke tahun berikutnya.
“Hal ini yang perlu kita minimumkan, tidak bisa kita hilangkan tetapi minimumkan hingga 2013 nanti kita bisa lari lebih cepat lagi, sehingga akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi rakyat kita, karena keuangan Negara adalah jangkar kegiatan ekonomi di Negara manapun,” ungkap Boediono.
Wapres mengingatkan, WTP adalah bottom line yang harus dikejar, karena landasan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara secara lebih utuh. Siklus pengelolaan keuangan negara harus lengkap, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pelaporan
“Satu siklus utuh yang semua simpul ini harus kita tingkatkan kualitasnya. WTP terkait dengan siklus mata rantai yang lebih akhir muaranya, tapi dari awal perencanaan sangat penting kita tingkatkan untuk mencapai kualitas pengelolaan keuangan negara yang utuh,” tutur Wakil Presiden.
Wakil Presiden sangat mendukung usaha yang dilakukan di pemerintah pusat dan daerah untuk mengejar peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di masing-masing instansi.
“Kantor Wapres siap membantu untuk lebih maju lagi melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik dan menjadi negarawan yang lebih baik lagi,” ungkap Boediono.
Penghargaan WTP
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden juga menyerahkan penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 134 instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Dalam Rakernas Pengelolaan Keuangan Negara tersebut yang mengambil tema “Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Dalam Rangka mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah Tahun 2012 Dengan Opini Wajat Tanpa Pengecualian (WTP)”, hadir diantaranya Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, Menteri Kelautan dan Perikanan Syarif Cicip Sutardjo, Menteri Sosial Sharif Segaf Al Jufri, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri PAN dan RB Azwal Abubakar, Jaksa agung Hendarman Supandji, Menteri Agama, Menteri Hukum dan HAM, dan lainnya.*
Sumber : Humas Setkab
Editor : Herry Febriyanto
