BREBES – Suhu politik yang memanas di saat menjelang, pelaksanaan, maupun pasca Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Brebes dinilai rawan konflik. Hal tersebut akibat gesekan dari berbagai unsur mengemuka yang menimbulkan ketidakpuasan ataupun adanya kepentingan-kepentingan tertentu yang hendak digolkan. Satu sama lain saling ngotot mempertahankan perbedaannya, dengan daya juangnya masing-masing pula.
Persoalan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Brebes di aula Bappeda Brebes, baru-baru ini.
Ditandaskan, kepentingan politik dan ekonomi lebih cepat menyala ketimbangan pemicu lainnya. Seperti pengangguran, hiburan, pertanian dan dunia remaja. Politik yang tidak sehat dan tidak cerdik hanya akan berujung keruwetan sehingga timbul konflik.
Apalagi dengan hadirnya provokator, akan sangat mempercepat timbulnya konflik. Termasuk mengkonsumsi minuman keras, bisa menimbulkan konflik yang anarkis dan tidak bertanggung jawab. “Bila orang sudah hilang pikirannya, maka apapun akan diberbuat karena diluar kesadarannya,” tutur salah seorang peserta diskusi.
Konflik bisa terjadi dimanapun, tidak hanya di daerah pantai yang katanya bersuhu panas. Ataupun di pegunungan yang berhawa dingin. Dimanapun konflik itu bisa terjadi, bahkan di pegunungan bisa lebih parah akibat kurangnya sarana komunikasi untuk melerai.
Tindakan preventif sangat dianjurkan dalam meredam konflik. Meskipun dibutuhkan kerja ekstra keras dan kesediaan dari berbagai elemen masyarakat untuk menekan sumbu pendek agar tidak dinyalakan. Peran ulama, tokoh masyarakat, kesigapan aparat kepolisian dan aparat pemerintah sangat membantu dalam penyelesaian konflik. “Pendekatan agama berupa tablik akbar, jamiyahan, rembug desa dan perkumpulan pemuda, serta kegiatan usaha ekonomi masyarakat mandiri bisa mengurangi potensi konflik,” tutur Wijan.
Apapun yang terjadi, daerah konflik harus dipetakan untuk bisa mengidentifikasi serta mencari solusi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi.
Peserta diskusi akhirnya menyimpulkan, kalau konflik itu jangan dihindari tetapi hendaknya dikelola dengan baik agar bisa mencapai hasil yang baik demi kemajuan Brebes.
FGD yang dipandu dosen Pasca Sarjana UNDIP Drs Indriyanto SH Mhum diikuti sekitar 50 orang perwakilan dari berbagai kelompok elemen, antara lain PWI, Budayawan, Ormas, Orsospol, Organisasi Wanita, LSM, birokrat, tokoh pemuda, aktivis perempuan, dosen dan lain-lain.
Menurut Kepala Sub Bidang Pemerintahan BAPPEDA Brebes Nurul Hidayat SH MT menjelaskan, FGD merupakan usulan laporan studi sebagai bahan perencanaan Sosial Budaya di Kabupaten Brebes. oleh Konflik itu bisa berskala kecil, besar dan sangat besar. *Humas Brebes
