Jatengtime.com-Semarang-‘Lakon-goro-goro (meminjam istilah dalam pewayangan) tentang pergantian jajaran Direksi dan Dewas (Dewan Pengawas) Perusahaan yang ‘paling basah’ (menangani dan memproduksi air-basah) PDAM Tirta Moedal Kota Semarang mulai berhembus.
Berhembus sepoi-sepoi kabar lakon-goro-goro ‘didalangi’ oleh dalang perempuan yang tak lain adalah resah lantaran Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti (Mbak Agustin) akan memasukkan orang-orang yang ikut andil dalam suksesi Pilwakot beberapa waktu lalu.
Namun ikhwal yang sebenarnya Pemerintah Kota Semarang memiliki obligasi untuk melakukan restrukturisasi terkait pergantian jajaran Direksi dan Dewas.
Terindikasi lakon-goro-goro bakal membuat gerah sesaat, lantaran jajaran Direksi dan Komisaris perusahaan paling basah milik Pemkot Semarang itu baru saja melakukan pergantian manajemen, termasuk Direksi dan Dewan Pengawas.
Proses biding atau fit and proper tes untuk memilih tokoh-tokoh yang kini duduk di posisi Komisaris dan Direksi dilakukan pertengahan 2024 lalu, dan pelantikan dilakukan Oktober 2024 lalu, dan masa masa jabatan lima (5) tahun mereka akan berakhir 2029 mendatang.
Menurut informasi dari kalangan pegawai perusahaan air minum yang berlokasi di Jalan Kelud Raya Semarang secara kerja kinerja dalam kondisi prima, wajar membuat mereka resah.
Ronny Maryanto, Sekretaris KP2KKN, Sabtu (25/5/2025) kepada awak media mengungkapkan, pihaknya ikut peduli dan mencermati dinamika yang sedang terjadi di sana. Ronny mengkhawatirkan gejolak menyusul adanya sinyalemen pergantian Direksi dan Komisaris dapat menimbulkan suasana yang tidak kondusif.
“ Kalau secara kinerja baik dan performasnya juga baik mestinya Pemerintah Kota Semarang tidak perlu membuat blunder. Intervensi yang dilakukan terkait pergantian direksi dan komisaris bukan hal yang urgent…” kata Ronny.
Tak ketinggalan, Boyamin Saiman, Koordinator MAKI yang dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan, Walikota perlu melakukan skala prioritas dalam mengkonsolidasikan kebijakannya. Wacana pergantian Komisaris dan Direksi harus dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek kepatutaan atau ada etikanya.
“ PDAM menjadi pilar penting terkait layanan air minum. Karenaya kinerja dan performanya perlu dijaga. Jangan dicampuradukkan dengan urusan politik…” kata Bonyamin.
Lakon goro-goro ini juga mendapat perhatian dari Wahyu Winarto alias Liluk, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang dengan mengatakan, pihaknya sejauh ini terus memantau dan akan terus mengikuti perkembangan yang ada.
“ Ya, kalau sudah baik, tidak perlu ada intervensi, apalagi dapat menjadi boomerang pada aspek layanan. Maka kita monitor, perkembangnnya bagaimana…” kata Liluk.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman yang sering dipanggil Philus mengaku belum mendengar dan pihaknya menunggu dan ikut serta memantau.
“ Secara spesifik, belum mendengar, apalagi terkait wacana yang muncul pergantian Direksi dan Komisaris, jujur saya belum tahu…” kata Philus.
Namun Philus mengatakan, terkait konsolidasi BUMD, Pemkot punya kebijakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, namun tentu policy itu secara prinsip mengedepankan aspek optimalisasi kinerja yang bermuara pada pelayanan masyarakat.
“ Kalau sudah baik, ya tidak perlu ada intervensi yang tidak perlu. Apalagi sekarang ini di era keterbukaan masyarakat akan bisa menilai secara obyektif…” kata Philus.
Asisten 2 Pemkot Semarang, Herwono Budi Luhur saat diminta tanggapannya terkait lakon goro-goro mengatakan, masih terlalu dini.
“ Saat ini pemerintah sedang berfokus melaksanakan dan menunaikan program-program seperti yang menjadi visi misi Agustin-Iswar. Goal itu yang terus dikawal secara kukuh, terkait PDAM saya kok tidak melihat seperti itu…” kata Herwono.
Herwono berharap jajaran manajemen PDAM didorong mengedepankan layanan prima kepada masyarakat, bagaimana menciptakan atmosfir yang kondusif, sehingga terwujud suasana kerja yang mendukung produktivitas secara maksimal.
Sebelumnya, rumor rencana pergantian Direksi dan Dewas PDAM Tirta Moedal Semarang memang saat ini tengah hangat dibicarakan, termasuk di media sosial dan mendapat reaksi dari kalangan Dewan Pengawas. Bahkan ada tanggapan mengancam akan membawa persoalan ke ranah hukum dengan target Walikota Semarang jika kebijakan itu dipaksakan, artinya ada dugaan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum.
