Jatengtime.com-Demak-Dalam Kunker (Kunjungan Kerja) Komisi B DPRD Jateng di Demak, yang berlangsung di Pendopo Satya Bhakti Praja, Rabu (15/1/25) fokus menitik beratkan pengawasan tematik terkait realisasi program peningkatan investasi dan pengentasan kemiskinan.
Kunker diterima langsung Wakil Bupati Demak, KH. Ali Makhsun, M.S.I, Sekda Akhmad Sugiharto,ST.MT, Asisten Administrasi Umum, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinsos P2PA, perwakilan Bapperida dan Subkoor Perekonomian.
Wakil Bupati Demak dalam sambutanya mengucapkan terimakasih atas kedatangan Komisi B DPRD Jawa Tengah dan berharap diskusi yang berlangsung dapat memberikan solusi terhadap investasi dan penanggulangan kemiskinan.
“ Tentunya atas nama Pemkab Demak kami ucapkan banyak terima kasih, Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah beserta rombongan berkenan datang ke Demak…” kata Ali Makhsun.
“ Kami juga sangat berharap, diskusi yang berlangsung hangat ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Demak…” ujarnya.
Ketua Komisi B DPRD Jawa Tengah, Sri Hartini, dalam sambutanya menyampaikan fokus pengawasan terkait tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Demak yang masih berada di zona merah.
“ (Tingginya tingkat kemiskinan) ini tugas kita bersama, oleh sebab itu kami berharap dapat duduk bersama untuk mencari solusi penanganan kemiskinan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten…” kata Hartini.
Kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, Akhmad Sugiharto, ST.MT memaparkan data terkini terkait kondisi ekonomi dan sosial di Kabupaten Demak, bahwa pertumbuhan ekonomi Demak meningkat sebesar 5,01 %, sementara tingkat pengangguran mencapai 4,75 %.
Meski kemiskinan ekstrem menurun, masih ada 62 desa yang masih lokus kemiskinan, terutama di wilayah terdampak rob seperti Kecamatan Bonang, Wedung, Sayung dan Karangtengah.
Dalam sesi diskusi, Komisi B menyoroti beberapa isu penting, seperti anggaran infrastruktur, potensi wisata religi Masjid Agung Demak dan program pemberdayaan masyarakat di wilayah terdampak rob.
Komisi B juga mengusulkan optimalisasi program makan siang bergizi gratis dan pengembangan hidroponik di desa terdampak rob.
Menanggapi hal tersebut, Akhmad Sugiharto menjelaskan bahwa Pemkab Demak telah mengalokasikan anggaran Rp 97 miliar untuk menurunkan beban pengeluaran masyarakat dan Rp 332 miliar untuk mengurangi kantong kemiskinan.
“ Saat ini kami juga fokus pada pemberdayaan UMKM dan pengembangan potensi wisata religi untuk mendongkrak ekonomi masyarakat…” pungkasnya.
