Jatengtime.com-Jakarta-Anak buah Gubernur DKI Jakarata, Anies Baswedan atau yang dikenal dengan gelar Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bidang Sumber Daya Alam Muslim Muin memberikan tanggapan terkait banjir parah di Jakarta, bahwa “ warga DKI Jakarta wajib menangkap air hujan untuk mencegah banjir “.
Tanggapan program mewajibkan warga DKI Jakarta agar menangkap air hujan sekaligus memuji “ program Naturalisasi Anies Baswedan, untuk mengatasi banjir sudah sangat bagus “ disampaikan Muslim Muin dalam diskusi Polemik Sindo Trijaya di Bidara Cina, Jakarta Timur, Sabtu (4/1/2020).
Menangkap air hujan yang dimaksud anggota TGUPP yang digaji dari APBD DKI Jakarta itu adalah “ setiap warga menyediakan lahan tanah resapan air, seperti tanah kosong di area rumah sehingga ketika hujan datang, air bisa langsung meresap ke dalam tanah “.
Di setiap rumah warga, seharusnya tidak semua lahan ditutup disemen atau paving, tapi harus ada serapan air, dan sisanya baru dibuang.
Bangunan rumah warga ditutup disemen atau paving di tuding Muslimin yang juga Pakar hidrodinamika Institut Teknologi Bandung (ITB) menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir.
Menurutnya, langkah yang benar adalah air hujan tidak semua dibuang, tetapi ditampung, diserap tanah, baru sisanya terbuang.
“ Yang dibilang Gubernur Anies, naturalisasi adalah, tangkap, gunakan, resapkan, sisanya baru buang. Tangkap hujan, gunakan air hujan, resapkan air hujan…” kata Muslim.
Muslim melanjutkan, bahwa program menangkap air hujan juga harus diterapkan di hulu untuk mengurangi banjir kiriman, dengan alasan menurut versinya sepihak, sumber banjir terbesar berasal dari hulu (wilayah Bogor), sehingga selama debit air sungai masih tinggi, maka akan sulit mencegah banjir.
“ Bagaimana kami mengurangi debit banjir…? Tangkap hujannya, tidak hanya di sini, di sana tuh…di Puncak…di Bogor…” ujarnya.
Presiden bahkan diminta untuk pakai Naturalisasi sebagai kebijakan prioritas.
Tidak hanya meminta program naturalisasi diterapkan di wilayah hulu, yaitu daerah Puncak dan wilayah Bogor, Jawa Barat.
Dengan dalih bahwa program tangkap hujan bukan sepenuhnya kewenangan Anies Baswedan karena lokasi hulu terletak di wilayah Bogor yang bukan wilayah kekuasaan DKI Jakarta, Muslimin bahkan berani “ meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan agar program naturalisasi sebagai kebijakan prioritas “.
“ Kurangi debit banjir itu…tangkap hujannya…tidak hanya di sini, di sana tuh…di Puncak…di Bogor. Lalu siapa yang bisa tangkap hujan itu…? Bukan tugas Pak Anies itu…pemerintah pusat bos…Presiden sama menterinya…” kilahnya.
Dalam diskusi tersebut, hadir juga Wakil Ketua Komisi II DPR, Arwani Thomafi, yang juga menjadi pembicara, sempat memotong penjelasan teori Muslim dan bertanya, selama dua tahun apakah konsep naturalisasi seperti yang dipaparkan sudah dijalankan Anies Baswedan…?
Faktanya, saat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Anies Baswedan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo melakukan tinjauan udara dengan menggunakan helikopter untuk melihat sejumlah titik banjir di Ibu Kota dan sekitarnya, Rabu (1/1/2020) ternyata terpantau Naturalisasi sungai Ciliwung baru dikerjakan sepanjang 16 kilometer dari total panjang sungai 33 kilometer.
“ Sudah dilakukan. Cuma ya itu tadi…tinggal diketok aja…” jawab Muslim.
Muslim kembali berkilah bahwa, program naturalisasi tidak maksimal karena anak buah Anies belum bisa menjalankan dengan cepat.
“ Sebabnya kita belum puas…harusnya Pak Anies sudah perintahkan. Saya sudah sampaikan…Pak (Anies)…daerah itu naturalisasi satu-satunya jalan, agar Jakarta tidak banjir. Sudah disampaikan…dan sudah dilaksanakan…” kilahnya.
