Jatengtime.com-Jakarta-Gara-gara mata wartawan yang secara tidak sengaja, Sabtu (18/3/2017), memergoki Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo tiba di restoran dekat Landasan Udara Supadio namun tidak lagi menaiki mobil Mercedes-Benz S600 Guard ( tahun pembuatan 2007 ) seperti saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, namun Presiden dan Ibu negara justru terlihat turun dari mobil Toyota Alphard hitam ( Mobil cadangan kepresidenan yang selalu ada dalam rombongan ) baru diketahui mobil dinas Jokowi mogok di jalan.
Kabar mogoknya mobil dinas seorang presiden bahkan terhitung sudah empat kali mogok yang dibeli dari uang rakyat untuk kepentingan presiden cepat tersebar dan menarik perhatian publik. Sementara itu, ternyata baru diketahui publik bahwa mobil dinas presiden jenis Mercedes-Benz S600 Pullman Guard yang di rancang kusus tahan peluru untuk kepentingan pemimpin negara itu dengan alasan di pinjam masih digunakan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak acara serah terima jabatan dengan Presiden Joko Widodo, 13 Oktober 2014.
Sungguh ironis, mobil yang dipakai Presiden Jokowi jenis Mercedes-Benz S600 Guard keluaran tahun 2007 ( sudah berumur 10 tahun ) yang pernah mengalami mogok hingga empat kali masih dipakai Jokowi untuk kepentingan tugas negara, sementara mobil dinas presiden jenis Mercedes-Benz S600 Pullman Guard yang memang telah di rancang kusus tahan peluru untuk kepentingan pemimpin-pemimpin negara malah masih dipakai dan di nikmati SBY yang sudah tidak lagi manjabat Presiden.
Akibat gencarnya pemeberitaan media, akirnya Rabu (22/3/2017) pagi mobil Mercedes-Benz S600 Pullman Guard tahan peluru yang seharusnya dipakai untuk kepentingan Presiden Indonesia sudah ada di garasi Istana Negara.
Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala ketika ditanya wartawan perihal keabsahan administrasi terkait mobil dinas yang masih dipakai SBY, Rabu (22/3/2017) menyatakan tidak ada dokumen resmi terkait bon-pinjam mobil presiden.
“ Kami cek (surat resmi) di kantor Setneg tidak ada. Jadi dulu mungkin hanya disampaikan saja oleh staf…” kata Darmansjah.
