Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Jepara untuk warga di Karimunjawa di serah-terimakan kepada PLN per 1 Januari 2016. Pasca penyerahan pengelolaan itu, listrik sudah menyala 18 jam per hari. Namun demikian, masih ada persoalan yang muncul salah satunya datang dari aduan warga Dukuh Telaga, Desa Kemujan, Kecamatan Karimunjawa yang tidak mendapatkan aliran listrik hingga hampir dua bulan lamanya.
Hal tersebut diketahui Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP saat menggelar sarasehan dengan warga Karimunjawa, Sabtu (2/1/2016).
Yaharnudin ( Ambon ) mengadukan tidak adanya listrik di daerahnya tersebut. Dia menuturkan, sudah menanyakan kepada petugas PLTD Unit Telaga namun belum mendapat jawaban yang pasti.
“Kalau Karimun listriknya sudah 18 jam, di desa kami sudah hampir dua bulan listrik gak hidup. Bagaimana dengan kami? Kapan itu hidup..? adunya kepada Gubernur di Masjid Al Muttaqim Karimunjawa.
Masalah lain terkait belum meratanya aliran listrik, namun juga biaya pemasangan listrik yang diterapkan oleh PLN. Sumarto, warga Desa Karimunjawa menjelaskan tarip biaya pemasangan sebesar Rp 1.246.000 yang diterapkan oleh PLN masih dapat diterima walau dirasakan masih terlalu berat. Namun, warga keberatan dengan tambahan biaya lain-lain Rp 700 ribu yang dibebankan kepada mereka. Karenanya, mereka meminta gubernur untuk membantu meringankan biaya listrik tersebut.
Menanggapi keluhan warga Telaga terkait tidak adanya aliran listrik selama hampir dua bulan, Manager Area Kudus PLN Jateng dan DIY, Didit Rahmat mengungkapkan bahwa saat serah terima PLTD yang dilakukan 1 Januari 2016 kondisi ke-dua mesin di PLTD Telaga dalam kondisi rusak. Meski demikian, PT Indonesia Power yang diberi kewenangan untuk mengelala PLTD sudah berusaha mencari sparepart yang dibutuhkan oleh kedua mesin tersebut.
“Pada saat penyerahan, kondisi PLTD Telaga itu kondisi dua unit mesin semua rusak. satu cylinder head-nya bengkok, yang besar IC-nya rusak. Sudah diupayakan teman-teman Indonesia Power, mereka sedang mencari sparepart yang harus sama persis sparepart yang dibutuhkan dua mesin,” urainya.
Sedangkan untuk biaya tambahan Rp 700 ribu yang dibebankan warga, bukan merupakan pungutan, melainkan biaya yang dipersiapkan untuk menstandartkan instalasi listrik yang dimiliki oleh warga. Sebab, setelah dikelola oleh PLN, maka pelayanan kelistrikan harus dilakukan sesuai dengan standart nasional.
“Instalasi yang selama ini digunakan bisa berpengaruh pada kestabilan daya listrik yang dihasilkan, karena kami melayani bapak semua dengan standart nasional. Maka dari pada itu dipersiapkanlah instalasi-instalasi yang harus standart pula..” katanya.
Ditambahkan Didit, saat ini PLN masih belum merubah sistem distribusi aliran listrik PLTD lama yaitu beroperasi secara terpisah-pisah dan disalurkan melalui tiga trafo distribusi. Namun, pada Juli 2016 mendatang, listrik di Karimunjawa akan memiliki tegangan yang standart selama 24 jam karena PLN telah menyiapkan 34 trafo distribusi.
“Sistem lama yang dikelola PLTD itu mesin-mesin beroperasi secara island artinya terpisah-pisah. Ada lima unit mesin tuntuk lima lokasi. Nantinya listrik yang dikelola PLN 1.500 KW dari Kemujan sampai Karimun jadi satu mennyala semua sampai 24 jam,” tandasnya.
Menanggapi keluhan warga, Ganjar memastikan bahwa untuk sementara ini seluruh daerah di Karimunjawa belum akan tercover listrik 100 persen. Sebab, PLN butuh proses yang lama dalam menyiapkan mesin yang akan didatangkan dari Tarakan Kalimantan Timur. Bagi daerah-daerah terpencil yang belum dapat menikmati listrik, Ganjar mewacanakan untuk menggunakan energi alternatif seperti kincir angin, seperti Belanda dan Jerman.
“Jangan khawatir belum tercover, jangan khawatir sementara ini listrik hanya mampu di nikmati enam jam. saya jamin dalam waktu dekat seluruh karimunjawa akan teraliri listrik secara optimal….” kata Ganjar.
Sedangkan terkait biaya tambahan sebesar Rp 700 ribu yang dibebankan oleh warga, Ganjar meminta pihak PLN menyampaikan peruntukannya secara terbuka dan transparan agar nantinya tidak timbul polemik yang berkepanjangan.
Selain masalah listrik, dalam sarasehan tersebut warga juga meminta Ganjar menyediakan kemudahan transportasi antar pulau yang saat ini masih sangat minim. Transportasi tersebut dinilai penting lantaran transportasi utama kepulauan Karimunjawa hanya kapal antar pulau.
( Team jt jepara-Humas jateng)
