KOMITE Penyelidikan dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, terus berupaya mendorong seluruh partai politik yang ada di Jawa Tengah untuk bisa transparan dan akuntabel dalam hal pelaporan pendanaan keuangan.
“Kami selalu mendorong parpol untuk transparan dan mendorong perbaikan neraca keuangan, sekaligus mengawasi pendanaannya,” kata Dewan Pengawas KP2KKN Jawa Tengah Eko Haryanto disela-sela menghadiri seminar analisis dan evaluasi, dalam mendorong integritas, transparansi, dan akuntabilitas pendanaan partai politik, di Hotel Grasia Semarang, Senin (24/9).
Seminar yang dilaksanakan KP2KKN tersebut, menghadirkan 9 fraksi yaitu, partai demokrat, PDI Perjuangan, Partai Golkar, PAN, PPP, PKB, Partai Gerindra, Partai Hanura dan PKS.
Menurut Eko, selama ini dari banyaknya partai politik belum menunjukkan keterbukaan kepada masyarakat, terutama dalam hal keuangannya.
“Untuk itu KP2KKN ingin mengungkap kebenaran dari parpol-parpol yang ada di Jawa Tengah,” ujarnya.
Diungkapkannya, sumber keuangan partai politik sendiri sebetulnya berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum dan bantuan keuangan dari APBN/ APBD.
“Sumbangan yang dimaksud bisa berupa uang, barang atau jasa. Bantuan dari APBD/ APBN diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat,” ungkapnya.*
Editor : Herry Febriyanto
