PADANG,JT – Otonomi disikapi para kepala daerah di Indonesia dengan cara beragam, mulai cara pandang ke bisnis hingga kreatif. Pengaruhnya, mereka ada yang diganti, ada juga yang terpilih kembali, sehingga inovasinya dijadikan acuan kepala daerah lain.
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mungkin adalah salah satu acuan tersebut. Kebijakannya tidak ada yang inovatif dan menarik perhatian publik. Namun ia punya gaya kepemimpinan berbeda dibanding kepala daerah lainnya. Ia adalah orang yang membumi, yang selalu naik pesawat Garuda kelas ekonomi walau punya hak naik kelas bisnis.
Demikian diungkapkan Hermawan Kertajaya – Founder Markplus – disela seminar “ from Service to Care” yang digelar di Hotel Mercure Padang, kemarin, ketika menjadi pemateri utama seminar yang digelar Markplus Padang.
“Irwan Prayitno itu ternyata seorang Gurbernur yang Horizontal,” ungkapnya. Menjelang seminar, Hermawan sempat melakukan perbincangan dan menayakan itu alasan Irwan Prayitno tidak mau memakai fasilitas seorang gubernur saat naik pesawat.
Alasan Gurbernur Sumbar ini membuat Hermawan kagum dan menjadikan Irwan subjek yang berani membangun difrensiansi, sesuai dengan konsep Marketing 3,0 milik pendiri museum marketing ini.
Adapun argumentasi yang disampaikan Irwan , ia tidak melihat alasan dirinya mendapat fasilitas mewah, namun mengoptimalkan apa yang ada. Penghematan pun dilakukannya sekaligus agar dapat menginspirasi publik. Selain tiket pesawat, ia tidak mau mengganti mobil dinas atau renovasi rumah dinas meski anggarannya tersedia.
Uang hasil penghematan digunakan untuk kebutuhan pengelolaan pemerintahan daerah. Uniknya, biar menghemat, Irwan bisa menaikkan insentif bagi para pegawai Pemprov yang berprestasi, salah satunya yang bisa melakukan pelayanan publik sesuai target.
Dengan cara itu, walau APBD Sumbar tidak terbilang besar dan beberapa kali terkena bencana alam, Pemprov Sumbar berhasil mendapatkan sejumlah apresiasi, salah satunya Penghargaan Presiden. Menurut Irwan, dengan kondisi keuangan terbatas, penghematan dilakukannya untuk memberi contoh kepada para pegawai Pemprov.
Dampak langkah tersebut membuat komposisi belanja pegawai hanya 24% dari APBN. Artinya, dana APBD benar-benar disalurkan untuk melayani rakyat dibanding birokrasi. Ini adalah sebuah langkah maju yang menunjukan sebuah gaya kepemimpinan punya dampak amat besar.**
Aditor: Saruli
