Jatengtime.com-Jakarta-Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) Tito Karnavian dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di kantor Kementerian PPN/ Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023) menjelaskan banyak Kepala Daerah yang tidak paham terkait catatan keuangan di pemerintahan yang dipimpinya.
Namun Kapala Daerah kebanyakan hanya fokus untuk mewujudkan janji-janji ( Visi ) politiknya.
“ Begitu kita cek, banyak teman-teman kepala daerah nggak hafal, nggak tahu ( catatan keuangan pemerintah daerah ). Jadi kepala daerah mungkin fokus kepada visi politiknya, sedangkan masalah teknis keuangan yang paham justru adalah orang-orang teknisnya…” kata Tito.
Akibat ketidak pahaman ini menurut Tito, berimbas ke pemerintahan yang berakibat pada kebijakan yang kurang tepat.
“ Akibatnya dia mengambil keputusan mungkin tidak pas…” ujar Tito.
Padahal menurutnya, keuangan pemerintah daerah yang transparan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
Mendagri Tito mengisahkan ketika awal dirinya menjabat, dia tidak bisa menjawab pertanyaan Presiden Joko Widodo mengenai sisa anggaran pemda tahun 2019.
Ternyata saat itu tidak ada catatan keuangan pemda yang terintegrasi, pemerintah daerah hanya mengandalkan sistem catatan keuangan di wilayah pemerintahan masing-masing.
“ Jadi ketika kami mau menanyakan berapa sisa anggaran di bulan tertentu, yang terjadi adalah kita membuat tim dan setelah itu setiap tim nanti dibagi berapa provinsi, kabupaten, 548 kabupaten/ kota di telepon satu-satu, berapa sisa anggarannya…” ungkapnya.
Mekanisme yang demikian sangat lambat dan tidak efisien, selain itu laporan tersebut juga kurang transparan.
Dari situlah, kemudian Kemendagri membuat sistem yang bisa menyatukan catatan keuangan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia secara real time.
Alhasil, seluruh pemda kini mencatatkan keuangan daerah di Sistem Informasi Pemerintah Daerah ( SIPD ) yang memuat seluruh catatan keuangan pemda, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembangunan yang tengah berjalan.
“ Dari data itu kita bisa mengetahui real time berapa keuangan pemerintah daerah tertentu, keuangan kabupaten tertentu. Kita sudah punya data real, berapa sisa yang dibelanjakan, berapa pemasukan PAD dan lain-lain. Lengkap di sana..” terangnya.
Tito menegaskan penting untuk mencatatkan keuangan seluruh pemda, walaupun tidak mudah, seluruh pihak terkait bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang transparan.
“ Yang nomor satu adalah sekali lagi, political wish, apakah para leader para kepala daerah, para pemegang kekuasaan mau membuka mau membuat sistemnya transparan, nggak gampang. Karena kalau sistemnya transparan…nggak bisa main-main ( korupsi ) lagi…” pungkasnya.
