Sidoarjo-PT. Lapindo Brantas rencananya melakukan pengeboran baru di 3 sumur miliknya di kawasan Tanggulangin, Sidoarjo, serta menegaskan pengeboran kali ini tidak akan menimbulkan semburan lumpur panas seperti yang terjadi di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo.
Namun rencana ini seketika mendapat penolakan oleh warga sekitar yang merasa khawatir bencana semburan lumpur akan terulang. Penolakan warga sangat beralasan karena trauma terhadap semburan lumpur yang terjadi 29 Mei 2006.
Namun demikian dengan dalih faktor ekonomi yang bisa memberi Pemasukan Pendapatan Daerah, Bupati Sidoarjo Saefullah seakan tidak peduli dengan bencana yang pernah terjadi akibat semburan lumpur Lapindo yang telah 9 tahun memporak porandakan kehidupan rakyatnya di 3 kecamatan.
Bupati Sidoarjo secara tegas menyetujui rencana pengeboran baru sumur Lapindo Brantas di wilayah Kecamatan Tanggulangin dengan memberikan ijin lokasi pengeboran. Saifullah tetap ngotot tidak akan mencabut izin yang sudah dikeluarkannya 13 Oktober 2015.
“PT Lapindo Brantas Inc sudah mengantongi semua izin, sehingga SKK migas mengijinkan. Kalau semua ijin sudah ada, kenapa harus dipersulit….” ungkap Saifullah di Pendapa Delta Wibawa, Jumat, (19/2/2016)
Pengeboran ini bakal melenggang mulus dengan alasan merupakan potensi besar sumber daya alam yang dapat mendatangkan pemasukan bagi pendatapan daerah Sidoarjo. Pemerintah daerah akan berupaya melakukan pendekatan kepada warga yang menolak rencana pengeboran, karena warga di tuding belum memahami bagaimana pengeboran yang aman itu dilakukan.
“Nanti kita kasih penjelasan kepada warga itu pelan-pelan. Warga memang trauma, tapi kalau traumanya itu dikasih kesadaran, tidak ada yang mencampuri masalah ini dari orang luar, tidak ada yang jadi provokator yang berusa supaya gagal, ya semestinya warga sadar. Tapi sepertinya ada yang muatan politik atau saingan bisnis dan kita tidak tahu pasti….” kata Saifullah seperti yang di lansir VOA (25/3/2016)
Ijin Bupati Sidoarjo di sambut manis Presiden Direktur PT. Lapindo Brantas, Tri Setya Sutisna seraya menegaskan, PT. Lapindo Brantas akan terus melakukan pendekatan dan memberi pemahaman kepada warga, agar warga tidak menolak kegiatan pengeboran.
Tidak hanya penolakan oleh warga sekitar yang merasa khawatir bencana semburan lumpur akan terulang. Bahkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, beberapa waktu lalu telah mengeluarkan surat yang meminta seluruh aktivitas pengeboran dihentikan hingga situasi di nyatakan aman melalui kajian tim geologi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, sepertinya tidak di gubris PT. Lapindo Brantas dan Bupati Sidoarjo.
Rere Christanto, penggiat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur kepada awak media, menyayangkan sikap Bupati Sidoarjo “Kalau Pemerintah dalam hal ini Pemkab Sidoarjo tidak peduli dengan penolakan warga bahkan perintah Gubernur, kemudian tetap ngotot mengijinkan PT. Lapindo melakukan pengeboran baru, maka dapat di simpulkan tidak ada rasa sensitifitas Pemerintah terhadap trauma warga akibat semburan lumpur Lapindo yang selama 9 tahun ini menghancurkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat di tiga Kecamatan di Sidoarjo. Jangan salahkan apabila nanti banyak pihak curiga ada permainan apa antara Lapindo dan Bupati Sidoarjo…” (jt-jakarta/ VOA)
