BUPATI Pati, Haryanto mengusulkan kepada para petani dan pihak terkait untuk berembug duduk bersama membahas usulan menanam ketela di hutan konversi.
”Akan saya fasilitasi, mau rapat di ruangan saya atau di kantor Setda silahkan, saya siap diundang dan diajak rembugan”, ujarnya saat menghadiri sosialisasi terkait Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) kepada para petani di Aula Perum Perhutani KPH Pati, Kamis (13/9) kemarin.
Tindakan perlindungan atau konservasi hutan, sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang kehutanan merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian hutan. Dalam upaya konservasi itu pemerintah memiliki itikad baik untuk mengajak masyarakat dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Dalam sosialisasi tersebut terungkap bahwa sebagian kecil warga di sekitar hutan selama ini lebih memilih menanam ketela di bawah tegakan. Padahal tanaman ketela selama ini masih dianggap sebagai tumbuhan yang dapat mengganggu konversi hutan.
Menanggapi hal tersebut Administratur KKPH Pati, Hendi Satiarto mengatakan, secara keilmuan salah satu tanaman itu pasti tak akan hidup atau tumbuh dengan baik bila ditanam bersamaan.
Dijelaskannya, program PHBM ini mendapat respon positif dari masyarakat petani dengan banyaknya yang membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa yang punya kepedulian terhadap sumberdaya hutan.
Berdasarkan data yang ada, sebanyak 84 LMDH terbentuk di 74 desa dan 15 kecamatan di Kabupaten Pati selama kurun waktu 10 tahun terakhir. Dimana penyerapan tenaga kerja pada program ini mencapai 43.433 orang dengan nilai Rp 26.419.879.487,- terhitung sejak 2001 hingga 2012.
Selain itu, juga mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bentuk cadangan pangan berupa hasil tanaman pangan senilai Rp 115.042.503.500,- dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Penyerahan sharing produksi kayu dan getah dari 2003 hingga tahun lalu pun mencapai Rp 3.233.100.749,-. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding Jepara dan Kudus yang penyerahan sharing-nya masing-masing hanya Rp 723.718.553,- dan Rp 7.438.641,-.*
Sumber : Humas Pemprov Jateng
Editor : Herry Febriyanto
