KEMENTERIAN PPN/Bappenas Republik Indonesia mencanangkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, di Ruang SG 1-5 Kementerian PPN/Bappenas, Senin (10/9).
Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana kepada wartawan mengatakan, reformasi birokrasi merupakan salah satu variabel penting untuk mendorong terwujudnya tata kepemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas.
“Hal ini merupakan visi dari Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah Tahun 2012-2014 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012,” katanya.
Menurutnya, untuk melaksanakan Strategi Nasional ini, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menjabarkannya dalam aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang proses penyusunannya berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri.
“Dalam melakukan koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya dalam pemantauan dan evaluasi, akan mengikutsertakan berbagai pihak termasuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ujarnya.*
Editor : Herry Febriyanto
