PADANG,JT – Kebijakan Walikota Padang perihal izin pemakian Mobnas pelat merah untuk mudik lebaran, terus menimbulkan pro-kontra. LBH Padang dan Walikota Padang Fauzi Bahar seperti berbalas pantun.
Sehari setelah Fauzi Bahar menantang LBH Padang untuk menjaga Mobnas Pemko Padang, LBH pun menanggapi. Menurut Koordinator Divisi Pembaharuan Hukum dan Peradilan LBH Padang, Era Purnama Sari, pernyataan walikota jelas tidak berdasar dan konyol.
Menurut Era, Pemerintah Kota Padang mestinya memiliki solusi ketika Mobnas dikandangkan. Terkait dengan keamanan, hal itu merupakan tanggungjawab pemerintah.
“Pemko dalam menegakkan aturan memiliki perangkat penunjang, yaitu Polisi Pamong Praja. Walikota Padang bisa memerintahkan Satpol PP menjaga mobil dinas tersebut,” ujar Era.
Tanggungjawab pemerintah yang kemudian dilempar ke masyarakat, kata Era merupakan jawaban yang tidak pantas dari seorang kepala daerah. “Aturan penggunaan mobil dinas sudah jelas, tidak ada aturan satu pun yang memperbolehkan penggunaan mobil dinas untuk kepentingan pribadi,” sebut Era.
Mengizinkan penggunaan Mobnas untuk berlebaran kepada pejabat Kota Padang adalah upaya legalisasi korupsi dengan memanfaatkan jabatan. Untuk itu, kata Era, LBH Padang meminta Walikota Padang untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
