TIGA perwakilan nelayan dari Tawangmas, Kota Semarang yaitu Yulianto, Nur Sahid, dan Ahong mengadu ke Pimpinan Dewan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng) terkait penutupan akses jalan menuju laut yang melewati sungai Si Angker oleh pihak swasta, Jumat (03/08). Penutupan akses jalan tersebut mengakibatkan ratusan nelayan tidak bisa melaut sejak tiga hari yang lalu.
Menurut salah satu nelayan Nur Sahid mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah daerah untuk menengahi masalah tersebut, sehingga nelayan tidak kesulitan untuk melaut. Mengingat selama berkali-kali pihak PT. Indo Perkasa Utama (PT. IPU) menutup jalan akses nelayan tersebut, dan mengklaim bahwa jalan tersebut adalah milik perusahaan.
“Kami mengadu kepada pimpinan dewan untuk segera membantu kami membuka kembali akses jalan yang telah ditutup oleh pihak PT. IPU. Dampaknya ya nelayan mengalami penurunan penghasilan dan tidak melaut.” ungkap Nur Sahid saat melakukan dialog dengan M. Abdul Fikri Faqih, salah satu pimpinan dewan DPRD Provinsi Jateng di ruang kerjanya.
Nelayan berharap, pemerintah dapat segera membantu dan memfasilitasi untuk dapat bertemu langsung dengan pihak PT. IPU dan dapat menemukan solusinya, sehingga tidak merugikan nelayan secara terus menerus.
Sementara itu, M. Abdul Fikri Faqih mengatakan, pihaknya siap mempertemukan nelayan dengan PT. IPU dan segera untuk menemukan solusinya. “Harusnya ini wilayah kota dan dinas PSDA Jateng, namun selain mengganggu mata pencaharian mereka, nah, PT. IPU ini juga menyalahi dalam hal lingkungan, karena Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Si Angker menyempit karena sebagian diurug oleh pihak swasta tersebut.” papar Fikri yang sekaligus menjabat sebagai Ketua Kaukus Lingkungan Hidup Jateng.
Selain itu lanjut ia, permasalahan akses jalan dan Sungai Si Angker ini jika dibiarkan, malah akan mengakibatkan permasalahan baru. Seperti banjir, karena DAS Sungai Si Angker menyempit.**
Editor: Saruli
