Jatengtime.com-Jakarta-Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf ( Gus Yahya ) saat konferensi pers pertemuan PBNU dengan PP Muhammadiyah di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023) menegaskan bahwa politik identitas dapat memecah belah masyarakat.
Gus Yahya menyebutkan, politik identitas adalah politik yang didasarkan pada dukungan identitas primordial atau dukungan yang paling rendah.
Beliau menambahkan bahwa politik identitas bersandar pada dukungan identitas tanpa ada kompetisi yang lebih rasional, khususnya pada politik praktis dalam Pemilihan Umum.
“ Kami ( PBNU dengan PP Muhammadiyah ) memandang politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan. Karena akan mendorong perpecahan di masyarakat…” kata Gus Yahya.
PBNU tidak mau ada “ politik berdasarkan identitas Islam, bahkan PBNU tidak ingin identitas Nahdlatul Ulama digunakan untuk berpolitik ”.
“ Jadi kami tidak mau ada kompetitor pilih orang NU. Kita tidak mau itu, kalau mau bertarung dengan tawaran rasional, ini yang kami harapkan…” ujarnya.
Ditempat yang sama, Haedar Nashir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga menegaskan politik identitas menyentuh unsur SARA ( Suku, Agama, Ras dan Antargolongan ).
“ Karena menyandarkan SARA, maka sering terjadi politisasi sentimen atas nama agama suku golongan yang akhirnya membawa ke arah polarisasi…” kata Haedar.
“ Bukan hanya secara inklusif bahkan di tubuh setiap komunitas golongan bisa terjadi friksi seperti yang disampaikan Gus Yahya…” imbuhnya.
Oleh karena itu Haedar mengajak agar para politikus yang akan berkontestasi pada Pemilu 2024 nanti bisa mengedepankan politik yang objektif, rasional dan di dalam koridor demokrasi moderen.
