Jatengtime.com-Jakarta-Merasa telah dikudeta oleh pengikutnya sendiri, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Jum’at (5/3/2021) meminta kepada Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sumatera Utara yang menetapkan Jenderal (Purn) TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2021-2025.
KLB yang diadakan di The Hill Hotel and Resort, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jum’at (5/3/2021) yang secara aklamasi dan dinyatakan sudah sesuai AD/ART partai Demokrat lewat sambungan telepon dengan Moeldoko ternyata membuat putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus Ketua Majelis Tertinggi partai menjadi resah sembari menuding KLB tersebut ilegal.
“ Saya meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo, khususnya Menteri Hukum dan HAM untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum…” pinta AHY.
AHY juga meminta pemerintah agar konsisten menjunjung tinggi dan menghormati independensi dan kedaulatan partai politik serta menuduh Moeldoko yang menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) telah memecah belah partainya.
“ Saya meminta pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal yang dilakukan KSP Moeldoko untuk memecah-belah Partai Demokrat…” ujarnya.
Pria yang pernah mengabdi sebagai TNI selama 16 tahun dengan pangkat terakir Mayor Inf. (Purn). H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. dan kemudian meniti karier di dunia politik sekaligus menjadi Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute serta pendiri AHY Foundation ini juga menyatakan bahwa Partai Demokrat (nya) akan menempuh jalur hukum atas terselenggaranya KLB Demokrat Sibolangit serta akan melaporkan panitia dan siapa pun yang terlibat dalam penyelenggaraan KLB kepada polisi.
“ Kami tegaskan di sini, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat yang sah…! tegasnya.
Berikut petikan sambungan telepon Moeldoko yang menanyakan apakah KLB tersebut sudah sesuai dengan AD/ART partai.
“ Assalamualaikum Wr Wb…walaupun secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepercayaan kepada saya. Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara, tetapi saya ingin memastikan keseriusan teman-teman semuanya atas amanah ini. Ini mengingat tidak kalah berat membantu pemerintah seperti saya untuk memulihkan, bangkit kembali dari pandemi yang kita hadapi sekarang. Untuk itu, tolong saudara-saudara jawab beberapa pertanyaan saya untuk memastikan. Tolong dijawab secara sopan. Pertama, apakah pelaksanaan KLB ini sudah sesuai AD/ART atau tidak…? (peserta KLB menjawab)… siap. Sesuai…? (dijawab)… sesuai… Kedua, saya ingin tahu keseriusan kalian memilih saya sebagai Ketua Umum Demokrat, serius atau tidak…? (dijawab)… serius… Ketiga, sejauh mana keseriusan sodara bekerja atas nama integritas, menempatkan merah putih di atas kepentingan NKRI di atas kepentingan pribadi atau golongan…? Siap…? (dijawab)…siap…dan NKRI harga mati…! Baik, dengan demikian. Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke , kita terima menjadi ketua umum Partai Demokrat. Terima kasih wassalamualaikum wr wb…”
