Jatengtime.com-Jakarta-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan pemblokiran (automatic adjustment) APBN (anggaran Kementerian/Lembaga pada tahun 2024) sebesar Rp 50,14 triliun atas arahan Jokowi, Airlangga Hartarto belakangan mengakui kalau pemblokiran untuk mendanai program bansos.
Sri Mulyani telah meminta semua kementerian atau lembaga memblokir anggaran mereka pada tahun ini lewat mekanisme automatic adjustment senilai Rp 50,14 triliun sejak 29 Desember 2023 lalu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.
Dalam poin pertama surat SMI nomor S-1082/MK.02/2023 yang dikutip pada Rabu, 7 Februari 2024 Sri Mulyani menulis bahwa :
“ Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024 dan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global, dipandang perlu untuk melanjutkan kebijakan automatic adjustment dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024 ”.
Dalam surat SMI nomor S-1082/MK.02/2023 yang ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga seperti Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Kementerian dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, ternyata tidak semua program yang terkena pemblokiran.
Dalam poin 3C surat tersebut menjelaskan bahwa sejumlah anggaran dikecualikan dari pemblokiran, yaitu: belanja bantuan sosial meliputi penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan, program keluarga harapan dan kartu sembako,belanja terkait tahapan Pemilu, belanja terkait IKN, pembayaran kontrak tahun jamak, pembayaran ketersediaan layanan (availability payment), daerah otonomi 4 provinsi baru /Kementerian/Lembaga baru serta untuk mendukung peningkatan produksi beras dan jagung.
Sedangkan kegiatan yang diprioritaskan terkena blokir adalah belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda yang diutamakan berasal dari 10 bidang belanja barang, yaitu : honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya dan belanja barang non operasional lainnya.
Prioritas kegiatan lain untuk yang diblokir adalah belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, kegiatan yang diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir semester I 2024.
Dalam penerapan automatic adjustment tersebut membuat setiap Kementerian/Lembaga terpaksa menyisihkan 5 persen dari total anggaranya untuk dicadangkan dan tidak dibelanjakan terlebih dahulu pada awal tahun.
Kementerian awalnya membantah kalau pemblokiran tersebut untuk memberi jalan kepada program bansos agar bisa berjalan.
Namun belakangan Airlangga Hartarto mengakui kalau pemblokiran Rp 50,14 triliun anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) jadi salah satu sumber pendanaan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan dan subsidi pupuk.
