Jatengtime.com-Menteri Kesehatan ( Menkes ) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa Rancangan Undang-Undang ( RUU ) Kesehatan yang akan masuk tahab pengesahan pada Rapat Paripurna DPR RI, menuai berbagai penolakan dari para ‘ Pemain ’.
Namun kata ‘ Pemain ’ yang dilontarkan Menkes Budi dalam Podcabs Rapor Pandemi hingga Polemik RUU Kesehatan, Senin (3/7/2023) seperti yang dilansir Antara tidak menjelaskan maksutnya.
“ RUU Kesehatan sulit diterima dan ada penolakan oleh para ‘pemain’…” kata Budi.
Budi Gunadi menuturkan bahwa rancangan RUU Kesehatan ini didasari oleh pengalaman menghadapi pandemi Covid-19 yang pada saat itu, tdak ada satu negara didunia yang siap. Termasuk Indonesia.
“ Begitu Covid-19, banyak ( pasien ) yang mati karena obat-obatannya enggak siap, penelitian vaksinnya enggak siap, jumlah dokter di rumah sakit enggak siap. Itu realita yang kita hadapi…” tuturnya.
Menurut Budi, UU Kesehatan di Indonesia sudah tertinggal jika dibandingkan dengan UU Kesehatan negara lain. Oleh karena itu, ia ingin ada kebaruan dalam UU Kesehatan.
“ Teman-teman juga bisa merasakan, saya ngomong dengan banyak ‘pemain’, banyak dokter, banyak perawat. Mereka bilang ‘ gap ’ kita dengan luar negeri jauh. Itu sebabnya kenapa orang Indonesia ( kalau berobat ) pindah ke luar negeri…” ujarnya.
Undang-Undang Kesehatan di Indonesia menurut Budi, direvisi lewat transformasi kesehatan yang ditopang enam pilar layanan dengan tujuan agar sistem kesehatan nasional lebih siap menghadapi pandemi di masa depan.
“ Sistem kesehatan yang dimaksud tidak hanya rumah sakit dan dokter. Tetapi juga ada layanan primer seperti puskesmas dan posyandu untuk mendidik masyarakat, farmasi dan alat kesehatan, obat-obatan produksi dalam negeri, pembiayaan, SDM, serta teknologi informasi dan bioteknologi kesehatan…” ungkapnya.
RUU Kesehatan yang viral disebut RUU Kesehatan Omnibus Law sudah dipersiapkan sejak Desember 2022 dengan melibatkan masyarakat dan sosialisasi berlanjut pada agenda ‘ public hearing ’ oleh pemerintah sejak Februari sampai akhir April 2023.
Selama periode tersebut Kemenkes telah menggelar 150 event dengan mengundang 1.200 institusi, 7.000 tamu undangan sehingga menghasilkan 6.000 masukan yang dipertimbangkan.
“ Kemudian yang terakhir kemarin, RUU Kesehatan balik lagi ke Komisi IX DPR untuk dilakukan hal yang sama. Kalau saya lihat daftar hadir, semua organisasi profesi, stakeholder diundang. Ada YouTube yang bisa dilihat kapan saja…” ujarnya.
Selain oleh ‘ Pemain ’, RUU Kesehatan ternyata juga menuai protes dari sejumlah pihak, salah satunya dari Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ) yang beberapa kali menggelar demo menolak rancangan undang-undang tersebut.
Namun Budi menyatakan bahwa ketidakpuasan ‘ Pemain ’ dan sejumlah pihak terhadap RUU Kesehatan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.
Sebelumnya, RUU Kesehatan sudah masuk Program Legislasi Nasional ( Prolegnas ) Tahun 2023 DPR RI dan Menkes Budi pada 5 April 2023 telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah ( DIM ) RUU tersebut kepada Komisi IX DPR.
Dalam DIM RUU Kesehatan tersebut bakal mencabut 10 undang-undang sekaligus., kemudian DPR dan Pemerintah akan membahas satu per satu muatan beleid tersebut.
Namun demikian RUU Kesehatan masih menuai penolakan di kalangan tenaga kesehatan ( Nakes ) yang terdiri dari lima Organisasi Profesi Medis dan Kesehatan menggelar aksi penolakan RUU Kesehatan di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Senin (5/6/2023).
Lima organisasi profesi kesehatan tersebut di antaranya Ikatan Dokter Indonesia ( IDI ), Persatuan Perawat Nasional Indonesia ( PPNI ), Ikatan Bidan Indonesia ( IBI ), Persatuan Dokter Gigi Indonesia ( PDGI ), dan Ikatan Apoteker Indonesia ( IAI ).
Nakes yang demo tersebut menolak dengan alasan bahwa para tenaga kesehatan gelisah karena selain proses rancangan yang tidak transparan, namun juga isi RUU tersebut yang tidak memberikan rasa aman dan nyaman bagi para tenaga medis dan kesehatan untuk bekerja.
