Jatengtime.com-Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Kabinet Paripurna yang membahas soal Program Pemerintah untuk 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (2/3/2023) menyinggung reaksi publik atas peristiwa yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai yang sedang viral.
Jokowi menyatakan memaklumi kekecewaan masyarakat yang terlihat dari komentar-komentar di media sosial.
“ Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah…” kata Jokowi.
Presiden lantas memerintahkan semua Menteri dan Kepala Lembaga untuk mendisiplinkan jajarannya yang kerap memamerkan kekayaan.
Jajaran Kementerian dan Lembaga harus diingatkan lagi soal hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan seperti contoh pejabat pajak dan pejabat Bea Cukai yang berperilaku pamer kekayaan di media sosial.
“ Saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan aparat di bawahnya, memberitahu apa-apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dilakukan…” ujarnya.
Presiden juga menyinggung soal reformasi birokrasi yang tujuan utamanya agar masyarakat terlayani secara baik, efektif dan akuntabel.
Penekanan Presiden tidak hanya berlaku bagi pegawai pajak dan bea cukai, namun juga memberikan penekanan kepada jajaran kepolisian, aparat hukum lain dan aparat birokrasi lainnya agar berhati-hati.
“ Hati-hati…tidak hanya urusan pajak dan bea cukai. Ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya…pantas rakyat kecewa…: ungkapnya.
“ Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekuatan, pamer kekayaan hedonis…” pungkas Jokowi.
