Jatengtime.com-Jakarta-Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ( Cak Imin ) di sela Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Sahid Hotel Senin (30/1/2023) mengusulkan jabatan gubernur dihapus.
Menurut Cak Imin, keberadaan gubernur tidak efektif, hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah.
“ Tahap awal ditiadakan, target PKB ya tahap awal ditiadakan karena fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama. Jadi Pilkada nggak ada di gubernur hanya ada di Kabupaten/ Kota…” kata Cak Imin.
“ Tahap kedua, ya ditiadakan institusi jabatan gubernur. Iya, tidak ada lagi gubernur…” ujarnya.
Dia juga mengatakan anggaran untuk gubernur besar, akan tetapi fungsi gubernur tidak efektif dan tidak mempercepat pembangunan.
“ Iya itu nanti ( akan diusulkan ke pemerintah ) tapi karena pada dasarnya fungsi itu terlampau tidak efektif, anggarannya besar tapi tidak langsung tidak mempercepat…” ungkapnya.
Cak Imin bakal membicarakan usulanya dengan para ahli.
“ Iya kita lagi mematangkan ini dengan para ahli ya. Tapi kita yakin itu akan kita perjuangkan…” pungkasnya.
Sementara itu, Jazilul Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB menyebut usulan Cak Imin bukan hal baru.
Dia menyebut bahwa gubernur cuma bertugas seperti koordinator saja.
“ ( Usulan ) Itu sebenarnya sudah menjadi wacana lama dan hampir pernah diundangkan di zamannya Pak SBY…” kata Jazilul.
“ Karena begini, itu melihat efektivitas birokrasi. Apa sih tugas pokok gubernur…? Lebih baik gubernur ditunjuk dari pusat. Kalau pakai elektoral, berapa biayanya menjadi gubernur…? Besar kan…? Terus apa…? Kan hanya koordinator aja…” ujarnya.
Jazilul menegaskan jika jabatan Gubernur dihapus bakal lebih efektif dan murah, karena tugas Gubernur hanya melakukan koordinasi.
“ Itu lebih efektif dan lebih murah, karena era ini otonomi tingkat 2. Gubernur nggak mengerjakan apa.
“ Maksudnya begitu, bagaimana membuat efektifitas pemerintahan, kalau pemerintahan efektif anggaran efektif…” pungkasnya.
