Jatengtime.com-Jakarta-Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) kembali berulah dengan mengeluarkan pernyataan kontroversi siapa yang pelihara dan danai Buzzer.
Setelah sebelumnya dalam acara peluncuran Mimbar Demokrasi Kebangsaan Fraksi PKS DPR RI seperti ditayangkan di kanal YouTube PKS TV, Sabtu, 13 Februari 2021 lalu JK mengkritik pernyataan dari presiden Jokowi dengan penafsiran disertai sindiran :
“ Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi…? “.
Kritikan JK langsung menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak baik tokoh masyarakat, DPR hingga kalangan Istana Negara dengan kalimat yang gantian membalikan keadaan :
“ setelah tidak menjabat Wakil Presiden presiden, kini JK tak lagi bisa membedakan antara kritik dengan ujar kebencian, hoax atau penistaan “
JK di acara bincang bersama Budiman Tanuredjo dalam Program Satu Meja The Forum KOMPAS TV, Rabu (17/2/2021) kemudian membuat statment yang tak kalah kontroversi yang menurutnya kalimat “ Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi…? “disalah-artikan oleh Buzzer (Istana) yang dituding JK pendukung setia Presiden Joko Widodo (Jokowi).
JK menegaskan bahwa pertanyaannya tentang bagaimana cara mengkritik yang baik itu bukan memprovokasi, tapi tulus dari hatinya sendiri dengan tujuan kebaikan bersama untuk pemerintah dan masyarakat.
“ Itu pandangan yang sempit dari teman-teman (Buzzer) yang mengatakan seperti itu. Saya bertanya dengan tulus untuk mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak boleh (dalam mengkritik)…“ kata JK.
JK juga mengaku tidak mengerti alasan Buzzer menuding “ pertanyaannya “ (Bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi…?) itu adalah hal negatif dan menyayangkan ulah Buzzer antikritik terhadap masukan yang disampaikan dari masyarakat.
JK juga menyindir ada pihak yang memelihara atau mendanai para Buzer, karena menurut pengakuanya ketika dia menjabat sebagai Wakil Presiden tidak ada.
“ Saya tidak tahu siapa pihak-pihak yang memelihara atau mendanai buzzer itu. Waktu jaman saya tidak ada (buzzer)…Sama sekali tidak ada…” ungkapnya.
Aktivitas buzzer menurut versi JK seharusnya menyebarkan informasi serta argumentasi yang baik, bukan malah menyudutkan orang dan memfitnah.
“ Kalau buzzer itu beragumentasi dengan baik itu bagus. Tapi kan dia tidak beragumentasi, hantam kromo saja ke orang, memfitnah, menghantam pribadi. Kalau beragumentasi dengan baik ya bagus…” jelasnya.
JK lantas mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terbuka akan kritik terhadap dirinya dan pemerintahannya. Namun tetap menyindir dengan penekanan kalimat “ caranya “.
“ Sekarang Presiden meminta kritik, itu sangat baik sekali. Kita mendukung itu. Cuma caranya, harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat…” kilahnya.
Dia bahkan mengingatkan bahwa pemerintah sebaiknya tidak mudah curiga dan Baper (Bawa Perasaan) dalam menjalankan demokrasi.
“ Jangan terlalu curiga kepada orang…terutama orang-orang sekitar jangan ada curiga. Jangan terlalu baper-lah bawa perasaan. Seperti contoh ini, saya bertanya dikira memprovokasi…ini kan beda sekali. Loh…di mana letak provokasinya…? Saya cuma bertanya bagaimana caranya (mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi…?). Kalau pemerintah yang mengatakan itu kan lebih tegas. Orang-orang juga peduli karena mempunyai efek hukum…” pungkasnya.
