Jatengtime.com-Jakarta-Pemerintah Repblik Indonesia memutuskan tidak memulangkan 689 orang eks WNI (karena sudah membakar paspor) eks ISIS untuk kembali ke Indonesia.
Keputusan untuk tidak menerima lagi 689 (data terbaru) eks ISIS yang menurut bahasa di berbagai negara disebut “ Mantan Teroris (Foreign Terrorist Fighters-FTF) “ diputuskan dalam rapat kabinet yang digelar tertutup oleh Presiden Joko Widodobersama sejumlah kementerian terkait, Selasa (11/2/2020) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Menko Polhukam Mahfud MD usai mengikuti rapat terbatas tersebut kepada wartawan menegaskan bahwa Pemerintah Jokowi tidak akan memulangkan para Foreign Terrorist Fighter (FTF) tersebut.
“ Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris, bahkan tidak akan memulangkan Foreign Terrorist Fighter (FTF) ke Indonesia…” tegas Mahfud.
Menko Polhukam Mahfud MD juga membeberkan dari data terbaru bahwa terdapat 689 WNI eks ISIS yang sebelumnya tercatat 660 WNI yang tersebar di sejumlah wilayah seperti Suriah dan Turki.
Mahfud menjelaskan keputusan tegas dari pemerintah tidak memulangkan 689 orang eks WNI eks ISIS untuk kembali ke Indonesia diambil dengan berbagai pertimbangan, salah satunya mempertimbangkan faktor keamanan bagi 267 juta penduduk di Indonesia.
“ Keputusan rapat tadi, pemerintah harus beri rasa aman dari ancaman teroris dan virus-virus baru terhadap 267 juta rakyat Indonesia. Karena kalau FTF ini pulang, bisa jadi virus baru yang membuat 267 juta rakyat tidak aman…” jelasnya.
Meski demikian pemerintah masih akan mendata jumlah pasti eks WNI eks ISIS beserta identitasnya secara lengkap. Dan untuk memulangkan anak-anak eks WNI eks ISIS akan dipertimbangkan kembali.
“ Untuk anak-anak di bawah 10 tahun akan dipertimbangkan dulu, tapi case by case. Ya lihat aja apakah ada orang tuanya atau tidak (yatim piatu)…” pungkas Mahfud.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/2/2020) menanggapi wacana beberapa pihak yang berupaya memulangkan mantan Teroris ini dengan menyatakan “ Tidak ! “.
Namun Jokowi memastikan ketentuan itu akan dibahas lagi dalam rapat terbatas bersama sejumlah kementerian.
“ Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya, kalau bertanya kepada saya…Saya akan bilang…Tidak…!. Tapi masih dirataskan…kata Jokowi.
