Jatengtime.com-Jakarta- Gagasan untuk pemindahan ibu kota negara ternyata sudah lama sekali sejak era Presiden Soekarno hingga di setiap era presiden sampai sekarang.
Akan tetapi wacana ini, selalu timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.
Hal itu dijelaskan Presiden Jokowi dalam pengantarnya ketika memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Tindak Lanjut Rencana Pemindahan Ibu Kota didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019) siang.
Rapat terbatas itu dihadiri oleh, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menko Polhukam Wiranto, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menhub Budi Karya Sumadi, Menko Perekonomian Darmin Nasution, KSP Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani, Menkumham Yasonna Laoly, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Jalil, Menkominfo Rudiantara, Mendag Enggartiasto Lukita, Menteri PANRB Syafruddin, Jaksa Agung Prasetyo, Kepala BKPP Ardan Adiperdana, Kepala BPS Suhariyanto.
Turut hadir pula Gubernur DKI Anies Baswedan, Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum, Wagub Banten Andika Hazrumy, Wali Kota Bogor Bima Aria, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachma Diamy, Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna, Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto, dan para pejabat eselon satu di lingkungan Lembaga Kepresidenan.
Presiden menegaskan dalam membicarakan soal pemindahan ibu kota tidak boleh hanya berpikir yang sifatnya jangka pendek maupun dalam lingkup yang sempit.
“ Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global…” tegas Jokowi.
Ketika semua sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan penting pertama yang harus dijawab adalah “ Apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik serta sekaligus sekaligus pusat bisnis “.
Di beberapa negara, seperti Malaysia, Korea Selatan, Brazil, Kazakhstan, dan lain-lain perkembangan negaranya di masa yang akan datang dengan memindahkan pusat pemerintahannya sudah diantisipasi.
Namun demikian Jokowi mengingatkan, memindahkan ibu kota memerlukan persiapan yang matang, persiapan yang detail, baik dari sisi pilihan lokasi yang tepat termasuk dengan memperhatikan aspek geopolitik, geostrategis, kesiapan infrastruktur pendukungnya dan juga soal pembiayaannya.
“ Sekali lagi, kita ingin kita berpikir visioner untuk kemajuan negara ini. Tapi saya meyakini Insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik, maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan…” kata Jokowi.
