Jakarta– Presiden Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berkomitmen untuk mengendalikan Anggaran agar tujuan penyerapan anggaran Nasional tercapai tepat sasaran dan optimal
” Tahun Anggaran 2016 ini sudah dimulai. Menteri yang mengendalikan anggaran kementerian. setiap kementerian memang harus dapat mengendalikan anggaran. Kami di Kemdagri tentu siap menjalankan arahan Bapak Presiden…” kata Tjahjo kepada awak media, Jumat (12/2/2016).
Sekadar diketahui, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemdagri pada 2016 sebanyak Rp 5,12 triliun. Mayoritas anggaran itu dialokasikan untuk belanja barang.
Anggaran harus fokus dalam arti mengikuti program yang sudah direncanakan. Manfaat program harus dirasakan masyarakat luas…” imbuh Tjahyo.
Sebelumnya, Presiden dalam pengantar saat Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (10/2/2016).
berharap agar anggaran kementerian harus ditujukan demi pembangunan dengan program kerja yang jelas. “Jangan paksakan ada agenda yang belum tentu perlu. Di semua kementerian saya lihat seperti itu. Jangan bagi rata, itu enggak jelas, fokus entah ke mana. Mestinya money follow program. Inilah yang saya rasa perlu disiapkan…” kata Jokowi
Jokowi juga mengingatkan tentang sistem pengelolaan Anggaran tepat sasaran dan kewenangan. “Saya ingatkan jangan money follow function lagi. Contoh di Kemen PU, ada anggaran Rp 100 triliun, ada 11 Dirjen, tiap Dirjen diberi jatah. Di bawah Dirjen ada Direktur, anggaran dibagi ke Direktur, lalu ke Kasubdit, ke kepala seksi. Ini penyebab anggaran hilang tak berbekas. Organisasi itu perlu, tapi kita kan punya prioritas. Misal di tingkat seksi jalan, enggak butuh anggaran ya jangan diberi….” ungkap Presiden.
Sementara itu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sofyan Djalil menyatakan RKP 2017 dengan tema “Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah” yang sedang disusun menitik-beratkan Pembiayaan pada program yang berorientasi hasil dan memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
“Jadi sebelum program diusulkan, Kemeneterian harus menjawab sejumlah pertanyaan terkait manfaat anggaran, Jadi Bappenas tahu justifikasinya untuk apa dan manfaatnya sejauh mana untuk mendukung pembangunan nasional…” kata Sofyan usai sidang kabinet. (jt-jakarta)
