Kebebasan dan kemerdekaan pers merupakan syarat utama sebuah negara demokratis. Kebebasan pers sudah di atur dengan undang-undang yang mengikat termasuk kode etik tentang perilaku pers itu sendiri.
“Siapa saja dan apa saja dapat di jadikan sumber berita, termasuk pejabat negara bebas untuk di jadikan sebagai bahan sumber berita. Kehidupan sehari-hari serta kinerja pejabat diperbolehkan untuk di beritakan sebagai bahan informasi untuk publik, karena salah satu tugas pers adalah sebagai salah satu kontrol sosial…ujar wartawan senior kepada jt-jakarta.
Namun ada yang sedikit berbeda yang di sampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani saat menerima beberapa panitia Hari Pers Nasional (HPN) 2016 di kantornya Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016) pukul 10.00 WIB.
Puan menyatakan Kebebasan dan kemerdekaan pers merupakan syarat utama sebuah negara demokratis. Namun demikian, akan berantakan agenda demokrasi dan akan celaka sebuah negara apabila kemerdekaan pers diartikan sebagai kebebasan tanpa batas.
Pernyataan Puan berdasarkan pada pengalaman pribadi terkait keluarganya sering di jadikan bahan berita.”Saya melihat sendiri di lingkungan yang dekat dengan saya bagaimana berita yang terjadi mengabaikan prinsip-prinsip dasar jurnalisme menghancurkan kehidupan seseorang dan keluarganya…” ujar Puan Maharani.
“Keluarga saya yang sering kali jadi korban dari pemberitaan yang hanya mengedepankan heboh dan tidak didasarkan pada fakta yang jelas atau politisasi…” imbuh putri Megawati Soekarnoputri itu.
Dalam pergaulan dengan jurnalis di lapangan, menurut Puan masih sering ditemukan jurnalis yang terlihat tidak menguasai persoalan dan asal mengajukan pertanyaan.
Tanpa bermaksud mengecilkan upaya jurnalis dalam menjalankan profesi Puan Maharani mengatakan seharusnya perusahaan media memberikan perhatian ekstra terhadap wartawannya yang di turunkan di lapangan agar mempunyai kompetensi jurnalis.
Ketua Panitia HPN 2016 Teguh Santosa dalam kesempatan menyampaikan undangan kepada Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani untuk menghadiri puncak acara HPN 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tanggal 9 Februari2016 mengatakan terkait kondisi yang dialami puan akan menjadi salah satu perhatian utama dalam acara Hari Pers nasional 2016.
Namun Teguh justru tidak memberikan alasan bahwa wartawan bebas memberitakan tentang siapa saja yang layak di jadikan berita termasuk Puan sendiri.
Teguh menyatakan bahwa diskusi yang akan di gelar HPN 2016 bertema Revolisi mental Pers Indonesia menuju Per Profesional dan Sejahtera dan panitia berharap Puan berkenan menjadi pembicara utama.
Puan menyambut baik undangan ini dan mengatakan “ Revolisi mental perlu di terapkan di kalangan pers agar kualitas demokrasi Indonesia menjadi baik dan agar cita-cita pembangunan tidak melenceng…”
Ketua Bidang Konvensi HPN 2016 Chelsa Chan sedikit menepis anggapan Puan dengan menyatakan insan Pers Indonesia memiliki perhatian yang besar terhadap peningkatan mutu wartawan dan kualitas Jurnalistik. Dan sejak beberapa tahun terakir berbagai organisasi pers dan lembaga pendidikan jurnalistik bekerja keras mengadakan Uji Kompetensi Wartawan dan telah diverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia.
Ketika menjadi sasaran berita Puan minta wartawan di-revolusi mental-nya, lalu ketika kinerja Puan tidak sesuai harapan rakyat perlukah Puan di-revolusi mental-nya….?
