KABUPATEN Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang terus berusaha meningkatkan pelayanan kesehatan sehingga menjangkau seluruh desa. Pelayanan kesehatan tidak hanya ditujukan untuk mengobati orang yang sakit, tetapi juga untuk upaya pencegahan, dan yang paling menonjol adalah upaya mengurangi angka balita gizi buruk dengan melibatkan peran masyarakat desa.
Pelayanan kesehatan berbasis desa maknanya adalah di setiap desa sudah tersedia fasilitas kesehatan yang didukung dengan tenaga medis yang disebut dengan bidan desa. Setiap bidan desa melakukan pembinaan terhadap para kader kesehatan Posyandu yang berada pada tingkat lingkungan atau RW (rukun warga). Tujuannya agar para kader memiliki pengetahuan yang cukup untuk memantau perkembangan kesehatan balita di lingkungannya.
Para kader kesehatan yang rata-rata kaum ibu ini juga dibekali bagaimana meramu atau membuat menu makanan yang bergizi, tetapi murah dan terjangkau oleh masyarakat desa. Setiap dua minggu sekali diadakan pelatihan dan penyuluhan bagaimana cara memantau perkembangan kesehatan balita serta standar pengisian kartu sehat.
Para kader kesehatan desa ini kemudian menularkan ilmu mereka kepada ibu-ibu yang memiliki balita melalui Program Pos Gizi. Pos Gizi adalah pembelajaran kepada ibu-ibu yang memiliki balita khususnya yang memiliki tanda-tanda gizi kurang untuk membuat aneka menu makanan bergizi. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi agar balita tersebut tidak masuk kategori gizi buruk. Pembelajaran yang dilakukan selama kurang lebih 12 hari ini, berdampak positif terhadap pengetahuan ibu-ibu yang memiliki balita, tentang bagaimana mereka menyediakan makanan bergizi tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.
Kuncinya ada pada variasi menu yang memang selama ini belum dipikirkan oleh ibu-ibu di perdesaan. Contoh kecil adalah pembuatan sop yang selama ini hanya berisi wortel dan kubis, kini diperkaya dengan kentang, buncis, tahu serta balungan (tulang belulang). Menu lain yang diajarkan adalah membuat tahu yang dipadu dengan bakso, pepes ikan asin dicampur dengan telor dan tahu serta pembuatan perkedel tempe. Selain itu, ibu-ibu juga diajari cara membuat berbagai variasi minuman dan puding yang bergizi tinggi.
Dampak positif dari pembuatan variasi menu makanan ini, membuat anak mau makan dengan lahap. Apalagi, pemberian makan dilakukan secara bersama-sama, sehingga membuat anak semakin semangat untuk makan. Dengan adanya Pos Gizi rata-rata bisa menaikkan berat badan balita antara 0,3 kg hingga 0,8 kg. “Dengan adanya Pos gizi, saya jadi tahu cara membuat makanan yang bergizi,” tutur Rantiah, salah satu warga Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberejo.
Selain diberikan pengetahuan cara membuat variasi makanan bergizi, ibu-ibu pemilik balita gizi kurang juga diberikan paket makanan bergizi seperti susu, biskuit, bubur kacang, vitamin dan lain sebagainya. Untuk mendukung pemberian makanan bergizi, Pemkab Bojonegoro menyediakan dana sekitar Rp 500 juta per tahun yang ditujukan untuk balita yang dinilai gizinya masih kurang, sehingga kembali normal.
Dengan pemberdayaan masyarakat desa yang didukung tenaga medis yang menjangkau pelosok desa, Bojonegoro berhasil menurunkan angka gizi buruk hingga 100% lebih. Angka gizi buruk tahun 2009 tercatat 223 kasus (0,32%) turun menjadi 110 kasus (0,13%) pada tahun 2011. Sementara pada tahun 2012, kasus gizi buruk kembali menurun hingga tinggal 45 kasus.
Faktor lainnya yang turut membantu menurunkan angka gizi buruk adalah peran tenaga medis mulai dari bidan desa dan ahli gizi di Puskesmas yang rutin melakukan kunjungan ke masyarakat. setiap bidan desa, setidaknya seminggu sekali melakukan pemantauan terhadap balita yang disinyalir gizi kurang. Hal yang sama dilakukan kepada ibu hamil, untuk memantau agar bayi dalam kandungannya tetap sehat hingga waktu melahirkan tiba.
Gencarnya para tenaga medis untuk turun ke masyarakat, didukung oleh biaya operasional yang bersumber dari dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang dikucurkan kepada seluruh Puskesmas di Bojonegoro. Pada tahun 2012, Bojonegoro mendapat alokasi BOK sebesar Rp 2,7 miliar yang menjangkau 26 Puskesmas di mana setiap Puskesmas rata-rata mendapat dana Rp 69 juta. BOK merupakan program pemerintah yang berupaya mengedepankan pencegahan daripada pengobatan, melalui berbagai penyuluhan, sosialisasi, pendampingan dan lain sebagainya.
Di lain pihak, berbagai fasilitas kesehatan juga terus ditingkatkan hingga ke pelosok desa. dalam hal ini, pada tahun 2011, Pemkab Bojonegoro telah membangun Poskesdes di 40 desa dengan anggaran Rp 7,22 miliar, sehingga seluruh desa yang berjumlah 331 desa, telah tersedia fasilitas kesehatan. Selain Poskesdes, juga tersedia 36 Puskesmas, 68 Puskesmas Pembantu (Pustu), 36 Puskesmas Keliling dan 3 RSUD.
Salah satu desa yang berhasil menurunkan angka gizi buruk adalah desa Banjarrejo, Kecamatan Sumberejo, yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Bojonegoro. Pada tahun 2010, desa ini memiliki 2 balita yang terkena gizi buruk, dan tahun 2011 telah bebas dari gizi buruk. Di lain pihak, angka balita yang bergizi baik tercatat meningkat dari 129 balita pada tahun 2010 menjadi 143 balita pada tahun 2011. Sementara balita yang diindikasikan memiliki gizi kurang berkurang dari 86 balita pada tahun 2010 menjadi 72 balita pada tahun 2011.
Desa ini memiliki 15 orang kader kesehatan yang aktif di Posyandu, dan bertugas memantau kesehatan balita dan memberikan penyuluhan tentang cara membuat makanan bergizi. Khusus bagi anak yang terindikasi gizi kurang diikutsertakan dalam program Pos Gizi serta diberikan paket makanan bergizi. “Dengan adanya Pos gizi, berat badan anak saya bertambah dari 14,2 kg menjadi 14,5 kg,” tutur Muntamah salah satu peserta Pos Gizi yang memiliki balita berusia 30 bulan. Hal senada dikemukakan Sumarmi peserta Pos Gizi yang memiliki balita berusia 60 bulan dengan berat 14,9 kg. “Dulu anak saya kecil, susah makan, setelah ikut Pos gizi jadi mau makan,” ungkapnya.
Khusus bagi balita yang masuk kategori gizi buruk, penangannya dilakukan secara intensif di Puskesmas. Balita yang masuk gizi buruk diberikan paket makanan bergizi selama 90 hari senilai Rp 2,7 juta. Salah satu balita yang pernah masuk kategori gizi buruk adalah M Solahudin, warga Dusun Banjarsari, Desa Sumur Agung, Kecamatan Sumberejo. Balita yang berusia 2,5 tahun ini memiliki berat hanya 8,6 kg, sementara normalnya 11 kg. Setelah melalui pemberian paket makanan dan perawatan intensif, kini beratnya meningkat menjadi 10 kg, sehingga telah bebas dari gizi buruk, walaupun masih masuk kategori gizi kurang. “Saya mendapat bantuan makanan dan susu untuk anak saya, sehingga beratnya bertambah,” tutur Musawaroh, ibunda dari M Solehuddin.
Berdasarkan pengamatan di lapangan, ia memang merupakan salah satu keluarga kurang mampu, sehingga tidak mampu memberikan gizi yang cukup bagi anak-anaknya. Suaminya hanya bekerja sebagai tukang pijat dengan penghasilan sekitar Rp 20 ribu hingga Rp 60 ribu per hari.
Sementara itu, dalam pelayanan kesehatan bagi warga kurang mampu, Pemkab Bojonegoro telah memadukan Jamkesmas dengan Jamkesda, sehingga jangkauannya lebih luas. Anggaran Jamkesmas tahun 2012 tercatat Rp 7,61 miliar yang menjangkau 576.927 jiwa, sementara anggaran Jamkesda tercatat Rp 12,57 miliar untuk membiayai 20.226 peserta Jamkesda. Sementara anggaran kesehatan secara keseluruhan mencapai Rp 38,6 miliar atau sekitar 2,3% dari total APBD.
Pelayanan kesehatan gratis di Bojonegoro berlaku untuk seluruh penyakit termasuk cuci darah yang di beberapa daerah masih dipungut biaya. Maklum, biaya cuci darah terbilang mahal, untuk sekali cuci darah berkisar Rp 750 ribu, padahal harus dilakukan rutin satu hingga dua kali seminggu. Manfaat pelayanan kesehatan gratis salah satunya dirasakan Sufiah, pasien di RSUD Bojonegoro yang telah 2,5 tahun melakukan cuci darah. “Saya bersyukur bisa cuci darah gratis, kalau tidak ada Jamkesda, saya tidak akan sanggup membayar,” tutur perempuan yang bekerja sebagai petani ini.
Hal yang sama dirasakan Yunani, warga Desa Ngraseh, Kecamatan Dander yang sudah tiga kali melakukan cuci darah gratis. “Saya sangat bersyukur bisa cuci darah gratis,” tutur pria yang bekerja sebagai petani ini.
Sumber: setkab.go.id/Firman/Duha
