BUPATI Semarang H. Mundjirin menyayangkan masih minimnya jumlah pengawas tenaga kerja yang ada di Kabupaten Semarang, padahal saat ini terdapat ratusan perusahaan dengan jumlah tenaga kerja yang mencapai ribuan tenaga kerja.
Hal tersebut diutarakan Bupati saat menjadi narasumber dalam seminar bertajuk “Mengurai benang kusut ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang” di RM Indah Sari Bergas yang digelar Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Semarang (FKWKS), Selasa (4/9) kemarin.
Dijelaskannya, saat ini di Kabupaten Semarang hanya terdapat 14 petugas pengawas tenaga kerja yang harus mengawasi ribuan tenaga kerja di lebih dari 700 perusahaan. Akibatnya dengan kondisi tersebut, satu petugas harus mengawasi sekitar 55 perusahaan.
“Dengan jumlah tersebut tidak akan berjalan optimal dalam hal pengawasannya, idealnya ada 36-40 pengawas agar fungsi pengawasan itu dapat berjalan baik,” ujarnya.
Diungkapkannya, pihaknya selalu mendukung kerja sama antara pengusaha dan pekerja demi kesejahteraan bersama, sekaligus menciptakan suasana daerah yang kondusif.
“Pengusaha dan tenaga kerja di perusahaan haruslah saling melengkapi dan menguntungkan, serta saling menghormati peran masing-masing,” ungkapnya.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengungkapkan, hingga saat ini masih ditemukannya beberapa masalah ketenagakerjaan yang merugikan para pekerja. Antara lain, terkait jam lembur pekerja yang tidak dihitung oleh perusahaan, lalu permasalahan outsourcing yang merugikan serta keikutsertaan pekerja dalam jaminan sosial tenaga kerja yang tidak merata.
“Berbagai permasalahan tersebut harus segera di carikan solusinya oleh dinas terkait,” ungkapnya.*
Editor : Herry Febriyanto
