Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi di halaman Pendopo, Kabupaten Demak, selasa (28/8). Mereka terdiri dari Forum Komunikasi Masyarakat dan Mahasiswa Demak (FKMD), Asosiasi Konstruksi Umum Indonesia (Askumindo) Demak, Assosiasi Pekerja Konstraksi Nasional(Aspeknas) Demak dan Asosiasi Pekerjaan Konstruksi Nasional (Aksinas) Demak.
Dalam aksinya mereka menilai, bahwa beberapa lelang pekerjaan dengan nilai milyaran rupiah dinilai syarat KKN dan dimonopoli oleh panitia pengadaan barang dan jasa bersama kontraktor hitam.
Bahkan menurut mereka, beberapa lelang melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik( LPSE) di Kabupaten Demak dinilai tidak adil dan tidak fairplay.
Panitia pengadaan barang dan jasa atau disebut panitia lelang yang ditunjuk melalui SK Bupati Demak, diduga tidak independent dan telah di intervensi pihak- pihak tertentu. Sehingga lelang yang seharusnya berjalan sesuai prosedur dan fairplay dikotori oleh budaya KKN.
“Kami minta LPSE harus dibubarkan, karena dalam pelaksanaannya lebih parah dari lelang manual. Kami juga meminta kepada Bupati, Kepala Dalbang dan DPUPPE untuk dicopot, karena sumber kebobrokan sistem LPSE Demak dari 2 pejabat tersebut,” ungkap M. Rifai Jamuz, selaku koordinator aksi.
Diungkapkannya, tahun 2012 ini Pemkab Demak mempunyai 800 paket pekerjaan dan yang telah terlelangkan sekitar 151 paket, tetapi paket tersebut banyak yang bermasalah. Oleh karenanya, kami meminta kepada Bupati Demak untuk menuntut dugaan kecurangan LPSE di Kabupaten Demak, seret dan pecat panitia lelang yang bermasalah.*
Editor : Herry Febriyanto
